Ketua DPR Siap Kawal Pemerintah Perbaiki Nasib Guru Honorer
Selasa, 23 November 2021 - 16:26 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Praktisi Pendidikan Sumardiansyah Perdana Kusuma mengapresiasi langkah Ketua DPR Puan Maharani yang siap mengawal kebijakan pemerintah terkait nasib ratusan ribu guru honorer. Dia berharap, pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan jutaan guru honorer, khususnya bagi mereka yang telah lama mengabdi.
"Kami sangat mengapresiasi jika Ketua DPR Puan Maharani siap mengawal kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan para guru honorer baik di pusat maupun daerah yang masih memprihatinkan. Ini PR besar pemerintah yang harus dikawal," kata Sumardiansyah dalam keterangannya, Jumat, (25/11/2021).
Baca juga: Komisi X DPR Akui Proses Penerimaan Satu Juta Guru PPK Rumit
Menurutnya, DPR harus serius dalam melakukan pengawalan agar kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) benar-benar maksimal dalam implementasinya di lapangan.
"Kalau Puan Maharani benar-benar serius, kami yakin nasib guru honorer akan segera membaik, khususnya dalam hal kesejahteraanya. Minimal bisa diangkat jadi guru PPPK dan ke depannya bisa jadi ASN," kata Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Puan Maharani pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2021 menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
Baca juga: 5 Tips untuk Mendapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Menurutnya, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. "Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Puan berharap afirmasi tersebut semakin ditambah agar proses pengangkatan para guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa dipercepat.
“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” tegasnya. Puan menilai tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.
Sebab seperti diketahui, kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil.
“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru, khususnya guru honorer.
"Kami sangat mengapresiasi jika Ketua DPR Puan Maharani siap mengawal kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan para guru honorer baik di pusat maupun daerah yang masih memprihatinkan. Ini PR besar pemerintah yang harus dikawal," kata Sumardiansyah dalam keterangannya, Jumat, (25/11/2021).
Baca juga: Komisi X DPR Akui Proses Penerimaan Satu Juta Guru PPK Rumit
Menurutnya, DPR harus serius dalam melakukan pengawalan agar kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) benar-benar maksimal dalam implementasinya di lapangan.
"Kalau Puan Maharani benar-benar serius, kami yakin nasib guru honorer akan segera membaik, khususnya dalam hal kesejahteraanya. Minimal bisa diangkat jadi guru PPPK dan ke depannya bisa jadi ASN," kata Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tersebut.
Sebelumnya, Puan Maharani pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2021 menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
Baca juga: 5 Tips untuk Mendapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Menurutnya, guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa. Dedikasi mereka adalah perjuangan tanpa batas yang tak kenal kata menyerah. "Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi para guru,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan afirmasi terhadap guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, Puan berharap afirmasi tersebut semakin ditambah agar proses pengangkatan para guru honorer yang sudah lama mengabdi bisa dipercepat.
“Kami mendorong agar pemerintah semakin mempermudah seleksi untuk guru honorer yang telah lama mendedikasian dirinya untuk mendidik anak-anak kita,” tegasnya. Puan menilai tambahan afirmasi dalam seleksi PPPK akan menjadi bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi guru honorer.
Sebab seperti diketahui, kesejahteraan guru-guru honorer terbilang masih sangat kecil.
“Banyak sekali kita dengar bagaimana perjuangan guru-guru honorer, khususnya di daerah pelosok negeri, yang gajinya bahkan tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya,” ujar Puan.
Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu meminta pemerintah segera merealisasikan komitmen untuk memberikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh guru, khususnya guru honorer.
(mpw)
Lihat Juga :
