Mendikbudristek Minta Pemerintah Daerah Utamakan Kebutuhan Guru
Kamis, 15 Desember 2022 - 22:23 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Dinna, antusiasme untuk bergotong-royong mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, baik oleh guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan unsur mitra pembangunan seperti Tanoto Foundation adalah kunci keberhasilan perluasan pendidikan berkualitas di Indonesia.
"Semoga hal-hal baik yang berkembang ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, misalnya dengan mengarahkan mitra-mitra pembangunan dan mitra CSR untuk mendukung inisiatif guru dan kepala sekolah di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," terang Dinna.
"Merumuskan kebijakan mendukung sebaran guru, kepala sekolah dan pengawas yang terlatih ke semua kabupaten/kota, mengadakan pertemuan rutin dengan unsur pemerintah daerah untuk memberi inspirasi apa saja regulasi yang bisa mendukung inisiatif guru dan kepala sekolah," tambahnya.
Harapan-harapan di atas diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan dari upaya peningkatan sebaran pendidikan berkualitas di Tanah Air. Dari hasil serangkaian diskusi dan kunjungan ke sekolah di 5 provinsi tersebut, ada sejumlah isu yang perlu segera mendapat perhatian bersama, yaitu kurangnya jumlah guru (distribusi yang tidak merata).
Selanjutnya, kepala sekolah, dan pengawas; status guru yang masih honorer dan terbatasnya kuota menjadi P3K; terbatasnya ruang fiskal daerah untuk peningkatan pendidikan berkualitas; serta kesenjangan akses sarana prasarana dan peluang peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah wilayah (karena daerah 3T, Pulau, tidak terjamah investasi ataupun mitra pendidikan).
Menurut Dinna, berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, ada dua aspek yang potensial yang perlu dikembangkan. Yakni: Pertama, Komunikasi efektif antar sesama tenaga pendidik, lintas kelompok kepentingan, lintas wilayah administratif, dan lintas sektor. Di mana, setiap daerah dapat membentuk forum bersama sebagai wadah urun rembuk yang melibatkan seluruh instansi pemerintahan terkait, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Kedua, lingkungan pendukung yang berbentuk regulasi adalah sentral untuk menyuburkan aneka inovasi dan bibit-bibit komunikasi dan komitmen yang sudah mulai terbentuk di tataran kabupaten/kota dan provinsi. "Upaya ini perlu terus didukung dan dikawal untuk mewujudkan Generasi Emas 2045," tandas Dinna.
CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo, dalam kesempatan yang sama mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan kerja sama sejumlah pihak baik sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, maupun mitra pembangunan.
“Tanoto Foundation berkomitmen mendukung peran dan program prioritas pemerintah sepenuhnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 2 dari 10 guru yang kami latih telah menjadi Guru Penggerak. 75% sekolah mitra Tanoto Foundation juga telah menerapkan Kurikulum Merdeka," sebut Satrijo.
Satrijo menambahkan bahwa Program PINTAR mengumpulkan praktik baik dari lapangan yang dilakukan di tingkat kelas maupun kebijakan. “Kami harap Rembuk Nasional ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menyebarluaskan praktik baik tersebut.
"Semoga hal-hal baik yang berkembang ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, misalnya dengan mengarahkan mitra-mitra pembangunan dan mitra CSR untuk mendukung inisiatif guru dan kepala sekolah di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal)," terang Dinna.
"Merumuskan kebijakan mendukung sebaran guru, kepala sekolah dan pengawas yang terlatih ke semua kabupaten/kota, mengadakan pertemuan rutin dengan unsur pemerintah daerah untuk memberi inspirasi apa saja regulasi yang bisa mendukung inisiatif guru dan kepala sekolah," tambahnya.
Harapan-harapan di atas diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan dari upaya peningkatan sebaran pendidikan berkualitas di Tanah Air. Dari hasil serangkaian diskusi dan kunjungan ke sekolah di 5 provinsi tersebut, ada sejumlah isu yang perlu segera mendapat perhatian bersama, yaitu kurangnya jumlah guru (distribusi yang tidak merata).
Selanjutnya, kepala sekolah, dan pengawas; status guru yang masih honorer dan terbatasnya kuota menjadi P3K; terbatasnya ruang fiskal daerah untuk peningkatan pendidikan berkualitas; serta kesenjangan akses sarana prasarana dan peluang peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah wilayah (karena daerah 3T, Pulau, tidak terjamah investasi ataupun mitra pendidikan).
Menurut Dinna, berdasarkan hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan, ada dua aspek yang potensial yang perlu dikembangkan. Yakni: Pertama, Komunikasi efektif antar sesama tenaga pendidik, lintas kelompok kepentingan, lintas wilayah administratif, dan lintas sektor. Di mana, setiap daerah dapat membentuk forum bersama sebagai wadah urun rembuk yang melibatkan seluruh instansi pemerintahan terkait, mitra pembangunan, dan masyarakat.
Kedua, lingkungan pendukung yang berbentuk regulasi adalah sentral untuk menyuburkan aneka inovasi dan bibit-bibit komunikasi dan komitmen yang sudah mulai terbentuk di tataran kabupaten/kota dan provinsi. "Upaya ini perlu terus didukung dan dikawal untuk mewujudkan Generasi Emas 2045," tandas Dinna.
CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo, dalam kesempatan yang sama mengatakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan kerja sama sejumlah pihak baik sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, maupun mitra pembangunan.
“Tanoto Foundation berkomitmen mendukung peran dan program prioritas pemerintah sepenuhnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 2 dari 10 guru yang kami latih telah menjadi Guru Penggerak. 75% sekolah mitra Tanoto Foundation juga telah menerapkan Kurikulum Merdeka," sebut Satrijo.
Satrijo menambahkan bahwa Program PINTAR mengumpulkan praktik baik dari lapangan yang dilakukan di tingkat kelas maupun kebijakan. “Kami harap Rembuk Nasional ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menyebarluaskan praktik baik tersebut.
(mpw)
Lihat Juga :
