Wujudkan Visi Indonesia Emas, Jalan Baru Pemajuan Pendidikan Vokasi Diperlukan
Minggu, 21 Juli 2024 - 19:46 WIB
Kiki menambahkan, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan multidimensi telah menjadi agenda global. Karena itu, ujar Kiki, diperlukan jalan baru pemajuan pendidikan vokasi yang menggeser penguasaan narrow skills ke broad-based competencies dan ke kapabilitas, sehingga lulusan vokasi mampu mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaannya.
“Sudah saatnya pendidikan vokasi mengembangkan green skills untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, serta program keahlian baru yang diperlukan untuk transisi menuju ekonomi hijau. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam keseluruhan institusi pendidikan vokasi,” ucap Kiki.
Selanjutnya, Kiki mengatakan bahwa pendidikan vokasi ke depan harus menguatkan soft skills sehingga peserta didik dapat mengembangkan budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan global, serta menyelesaikan masalah yang kompleks.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Uuf Brajawidagda, mengatakan bahwa di empat tahun pertama Mitras DUDI, di level nasional telah diluncurkan 197 skema okupasi, 1 juta 38 ribu alumni SMK berpartisipasi di penelusuran lulusan.
Di level wilayah, kata Uuf, telah terbentuk ekosistem kemitraan yang mencakup 27 provinsi, dan berbagai ikhtiar lain yang menghasilkan lebih dari 8200 kesepakatan, memetakan potensi wilayah, memetakan potensi wilayah di seluruh provinsi.
“Upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh satuan pendidikan vokasi. Namun demikian, terbangunnya ekosistem kemitraan pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan organik di setiap satuan pendidikan vokasi untuk mewujudkan keselarasan yang berkualitas tinggi dengan dunia kerja masih perlu terus kita perjuangkan,” ujar Uuf.
Dalam laporannya, Uuf menyampaikan beberapa hasil studi atau kajian yang telah dilakukan oleh Mitras DUDI. Di antara studi-studi tersebut adalah (1) studi keselarasan SMK dengan potensi ekonomi daerah di 38 provinsi di Indonesia (2023); (2) studi tentang future of jobs yang sedang dalam proses; (3) hasil-hasil pelaksanaan ekosistem kemitraan di 27 provinsi yang sedang tahap finalisasi; (4) studi kasus di 7 kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri terpadu untuk memahami fenomena keselarasan berbasis kekhususan dan keunikan wilayah (2024); dan (5) tracer study kebekerjaan dan mobiltas lulusan SMK (2023-2024).
“Dari studi keselarasan yang pertama di 38 provinsi tersebut diperoleh gambaran makro bahwa keselarasan masih bervariasi di antara daerah ketika kita membandingkan potensi ekonomi daerah dan konsentrasi keahlian di SMK. Yang terdapat pada SMK di hampir semua daerah, dan hanya di beberapa daerah menunjukkan keselarasan yang cukup tinggi, seperti di Bali dan Kepulauan Riau,” ucapnya.
Uuf menambahkan, secara umum hasil kajian menunjukkan terdapat tren yang konsisten, dari enam komponen sistem satuan pendidikan vokasi, yaitu kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik, sarana dan prasarana (sarpras), dan kemitraan. Kelemahan keselarasan justru terjadi pada tiga komponen sistem yang menjadi penciri khusus pendidikan vokasi, yaitu komponen PTK, sarpras, dan kemitraan.
“Dari ketiga komponen tersebut, lemahnya komponen kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI menjadi fenomena yang menarik dan perlu mendapat perhatian lebih,” kata Uuf.
“Sudah saatnya pendidikan vokasi mengembangkan green skills untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, serta program keahlian baru yang diperlukan untuk transisi menuju ekonomi hijau. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan ke dalam keseluruhan institusi pendidikan vokasi,” ucap Kiki.
Selanjutnya, Kiki mengatakan bahwa pendidikan vokasi ke depan harus menguatkan soft skills sehingga peserta didik dapat mengembangkan budaya kerja dan beradaptasi dengan lingkungan global, serta menyelesaikan masalah yang kompleks.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Uuf Brajawidagda, mengatakan bahwa di empat tahun pertama Mitras DUDI, di level nasional telah diluncurkan 197 skema okupasi, 1 juta 38 ribu alumni SMK berpartisipasi di penelusuran lulusan.
Di level wilayah, kata Uuf, telah terbentuk ekosistem kemitraan yang mencakup 27 provinsi, dan berbagai ikhtiar lain yang menghasilkan lebih dari 8200 kesepakatan, memetakan potensi wilayah, memetakan potensi wilayah di seluruh provinsi.
“Upaya dan kerja keras telah dilakukan oleh satuan pendidikan vokasi. Namun demikian, terbangunnya ekosistem kemitraan pendidikan vokasi yang berkelanjutan dan organik di setiap satuan pendidikan vokasi untuk mewujudkan keselarasan yang berkualitas tinggi dengan dunia kerja masih perlu terus kita perjuangkan,” ujar Uuf.
Dalam laporannya, Uuf menyampaikan beberapa hasil studi atau kajian yang telah dilakukan oleh Mitras DUDI. Di antara studi-studi tersebut adalah (1) studi keselarasan SMK dengan potensi ekonomi daerah di 38 provinsi di Indonesia (2023); (2) studi tentang future of jobs yang sedang dalam proses; (3) hasil-hasil pelaksanaan ekosistem kemitraan di 27 provinsi yang sedang tahap finalisasi; (4) studi kasus di 7 kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri terpadu untuk memahami fenomena keselarasan berbasis kekhususan dan keunikan wilayah (2024); dan (5) tracer study kebekerjaan dan mobiltas lulusan SMK (2023-2024).
“Dari studi keselarasan yang pertama di 38 provinsi tersebut diperoleh gambaran makro bahwa keselarasan masih bervariasi di antara daerah ketika kita membandingkan potensi ekonomi daerah dan konsentrasi keahlian di SMK. Yang terdapat pada SMK di hampir semua daerah, dan hanya di beberapa daerah menunjukkan keselarasan yang cukup tinggi, seperti di Bali dan Kepulauan Riau,” ucapnya.
Uuf menambahkan, secara umum hasil kajian menunjukkan terdapat tren yang konsisten, dari enam komponen sistem satuan pendidikan vokasi, yaitu kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik, sarana dan prasarana (sarpras), dan kemitraan. Kelemahan keselarasan justru terjadi pada tiga komponen sistem yang menjadi penciri khusus pendidikan vokasi, yaitu komponen PTK, sarpras, dan kemitraan.
“Dari ketiga komponen tersebut, lemahnya komponen kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan DUDI menjadi fenomena yang menarik dan perlu mendapat perhatian lebih,” kata Uuf.
Lihat Juga :
tulis komentar anda