Rp7,2 Triliun untuk Pulsa
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 06:07 WIB
Namun Ledia mengingatkan persoalan PJJ tidak berhenti begitu saja karena masih banyak siswa yang tidak beruntung karena tinggal di daerah yang belum mendapat akses internet. Karena itu dia juga meminta Mendikbud berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memikirkan nasib mereka. "Daerah-daerah yang belum terdapat fasilitas internet mohon juga dipikirkan berkoordinasi dengan Menkominfo," tutur Ledia saat rapat kerja dengan Mendikbud.
Untuk memudahkan akses PJJ di daerah yang belum memiliki fasilitas internet, Ledia juga mendorong Mendikbud untuk bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk menyediakan siaran pendidikan melalui siaran televisi dan radio.
Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyebutkan bahwa pertanyaan terhadap Mendikbud mengenai berbagai masalah pendidikan, termasuk persoalan kuota internet yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama kalangan siswa, orang tua, dan guru, akhirnya terjawab. (Baca juga: Kapal Perang AS Sengaja Dibakar, Seorang Pelaut Jadi Tersangka)
Illiza mengungkapkan, selama masa reses kemarin, dirinya dan anggota DPR lain selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai berbagai soal pendidikan selama masa pandemi korona (Covid-19) hingga dirinya merasa "gerah". Namun mendengar pemaparan Mendikbud mengenai solusi atas persoalan pendidikan di era pandemi, baik mengenai kebutuhan pulsa bagi pelajar dan pendidik untuk PJJ, juga mengenai kurikulum darurat serta solusi lainnya, dirinya merasa senang. "Luar biasa Mas Menteri," katanya.
Illiza berharap ke depan komunikasi yang terbangun antara Kemendikbud dan Komisi X bisa lebih baik sehingga berbagai program yang dicanangkan Kemendikbud bisa diketahui oleh Komisi X dan bisa mendukung kelancarannya. "Ketika komunikasi dan koordinasi itu baik, kami bisa back-up (kebijakan Kemendikbud)," katanya.
Kurikulum Darurat
Kemendikbud telah membuat kurikulum darurat untuk pendidikan di tengah pandemi korona. Nadiem mengungkapkan, kurikulum baru di tengah Covid-19 ini sengaja dibuat secara lebih sederhana dengan menurunkan sekitar 40% bobot pembelajaran dari materi pendidikan secara normal.
Dijelaskannya, jika biasanya untuk membahas perubahan sebuah kurikulum dibutuhkan waktu beberapa tahun, pembahasan kurikulum khusus pendidikan di tengah pandemi ini hanya dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2–3 bulan saja. "Kami ada penurunan 40% dari kompetensi dasar," ujar Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Korupsi Duit Negara Rp5,6 Miliar, Wanita Cantik Ini Ditahan Kejaksaan)
Nadiem mengatakan, kurikulum pendidikan di tengah pandemi yang disiapkan Kemendikbud hanya fokus pada materi-materi pendidikan dasar yang esensial terhadap literasi dan yang berkaitan dengan prasyarat kelulusan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
"Sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, kami memberikan kurikulum darurat ini sebagai opsi. Perubahan kurikulum yang diberikan pusat itu menuai pro dan kontra. Tidak semua guru ingin dipaksa pindah ke kurikulum lain. Kami ingin menyederhanakan," tuturnya.
Untuk memudahkan akses PJJ di daerah yang belum memiliki fasilitas internet, Ledia juga mendorong Mendikbud untuk bekerja sama dengan TVRI dan RRI untuk menyediakan siaran pendidikan melalui siaran televisi dan radio.
Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyebutkan bahwa pertanyaan terhadap Mendikbud mengenai berbagai masalah pendidikan, termasuk persoalan kuota internet yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terutama kalangan siswa, orang tua, dan guru, akhirnya terjawab. (Baca juga: Kapal Perang AS Sengaja Dibakar, Seorang Pelaut Jadi Tersangka)
Illiza mengungkapkan, selama masa reses kemarin, dirinya dan anggota DPR lain selalu mendapatkan keluhan dari masyarakat mengenai berbagai soal pendidikan selama masa pandemi korona (Covid-19) hingga dirinya merasa "gerah". Namun mendengar pemaparan Mendikbud mengenai solusi atas persoalan pendidikan di era pandemi, baik mengenai kebutuhan pulsa bagi pelajar dan pendidik untuk PJJ, juga mengenai kurikulum darurat serta solusi lainnya, dirinya merasa senang. "Luar biasa Mas Menteri," katanya.
Illiza berharap ke depan komunikasi yang terbangun antara Kemendikbud dan Komisi X bisa lebih baik sehingga berbagai program yang dicanangkan Kemendikbud bisa diketahui oleh Komisi X dan bisa mendukung kelancarannya. "Ketika komunikasi dan koordinasi itu baik, kami bisa back-up (kebijakan Kemendikbud)," katanya.
Kurikulum Darurat
Kemendikbud telah membuat kurikulum darurat untuk pendidikan di tengah pandemi korona. Nadiem mengungkapkan, kurikulum baru di tengah Covid-19 ini sengaja dibuat secara lebih sederhana dengan menurunkan sekitar 40% bobot pembelajaran dari materi pendidikan secara normal.
Dijelaskannya, jika biasanya untuk membahas perubahan sebuah kurikulum dibutuhkan waktu beberapa tahun, pembahasan kurikulum khusus pendidikan di tengah pandemi ini hanya dilakukan dalam kurun waktu sekitar 2–3 bulan saja. "Kami ada penurunan 40% dari kompetensi dasar," ujar Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. (Baca juga: Korupsi Duit Negara Rp5,6 Miliar, Wanita Cantik Ini Ditahan Kejaksaan)
Nadiem mengatakan, kurikulum pendidikan di tengah pandemi yang disiapkan Kemendikbud hanya fokus pada materi-materi pendidikan dasar yang esensial terhadap literasi dan yang berkaitan dengan prasyarat kelulusan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
"Sesuai dengan semangat Merdeka Belajar, kami memberikan kurikulum darurat ini sebagai opsi. Perubahan kurikulum yang diberikan pusat itu menuai pro dan kontra. Tidak semua guru ingin dipaksa pindah ke kurikulum lain. Kami ingin menyederhanakan," tuturnya.
tulis komentar anda