Pendaftaran PPPK Kemenhub 2024 Dibuka, Baca Persyaratan dan Cara Daftarnya

10. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK serta hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 jenis jabatan dalam 1 periode tahun anggaran yang sama.

Tata Cara Pendaftaran PPPK Kemenhub 2024

1. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi pelamar dengan kriteria pelamar sebagai Eks THK-II dan Tenaga Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 1 (satu) dan 2 (dua) pengumuman ini, dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2024.

b. Bagi pelamar dengan kriteria pelamar Tenaga Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Perhubungan dan aktif bekerja pada Kementerian Perhubungan paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada Romawi II angka 3 pengumuman ini, dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 17 November s.d 31 Desember 2024.

2. Pada saat pendaftaran secara daring, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran daring serta mengunggah (upload) berkas sebagai berikut:

a. Scan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai 10.000 (contoh Surat Lamaran tercantum dalam Lampiran V pengumuman);

b. Scan Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan, ditandatangani dengan pena atau pulpen, dan dibubuhi meterai 10.000 (contoh Surat Pernyataan Pengabdian Pada Instansi Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran VI pengumuman);

c. Scan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) sesuai dengan kualifikasi Pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar;

d. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan Ijazah yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;