Sambut Pemerintahan Baru, FIS UNJ Gelar Seminar Nasional HISPISI 2024
Selasa, 29 Oktober 2024 - 19:02 WIB
Prof. Fauzan juga menekankan bahwa pembaharuan di masa mendatang sangat bergantung pada sumber daya manusia, dan HISPISI memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut.
Selanjutnya, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam paparannya menyatakan bahwa peran ilmu sosial sejak awal pembentukan bangsa sangat dominan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia tidak akan merdeka tanpa pendidikan, sehingga mereka mampu mengkritik sistem yang ada.
Menurut Prof. Dr. Hariyono, ilmuwan sosial harus berkolaborasi dengan ilmuwan di bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kemajuan. Jika hanya mengejar iptek tanpa persatuan dan modal sosial, kemajuan tersebut akan mudah runtuh. Sebagai ilmuwan sosial, kita harus berusaha menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri.
Prof. Komarudin juga memberikan paparan pada Seminar Nasional ini sebagai keynote speaker. Rektor UNJ menyinggung perkembangan global, regional, dan nasional yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakpastian, dan kejutan. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hadirnya pemerintahan baru akan menjadi modal utama Indonesia yang berdaulat dan mandiri, yang diharapkan terwujud pada 2029 dan jangka menengah tahun 2045. Mengacu pada pesan kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo, menurut Prof. Komarudin, Presiden saat ini memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Prof. Komarudin menyampaikan beberapa poin penting dari pidato tersebut, antara lain kedaulatan SDM dan kualitas pemimpin, kedaulatan dan kemandirian SDA-Energi, kedaulatan dan kemandirian ekonomi pangan, kedaulatan hukum, keadilan, dan demokrasi. Selain itu, Prof. Komarudin menyinggung visi misi Asta Cita dan 8 program hasil terbaik cepat serta 17 program prioritas yang dimiliki pemerintahan saat ini.
Menanggapi cara membangun kedaulatan dan kemandirian warga negara, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku Dekan FPIPS UPI mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya proses penyadaran yang sudah dilakukan sejak jauh hari dari kemerdekaan. Pada dasarnya, kemandirian adalah upaya untuk memberikan kesadaran, khususnya kepada masyarakat intelektual, bahwa dalam realitas kehidupan saat ini ada sesuatu yang kurang dan salah, yang membutuhkan peran penting kaum intelektual.
Menurutnya, kemandirian harus tertanam dalam pola pikir pendidikan pada tingkat tinggi dan harus lahir menjadi sebuah kebijakan penting.
Dekan FIS UNJ Firdaus Wajdi memandang dari kacamata pendidikan agama bahwa kedaulatan dan kemandirian adalah terkait tentang ketahanan sosial dan budaya. Global citizenship merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Dunia yang terkoneksi secara global memberikan kita equal opportunity.
Tantangannya adalah bagaimana kita merawat dan menjaga ketahanan sosial dan budaya kita, sehingga karakter bangsa Indonesia tidak mudah terdistorsi. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan agama sebagai social cohesion.
Selanjutnya, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Malang, dalam paparannya menyatakan bahwa peran ilmu sosial sejak awal pembentukan bangsa sangat dominan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia tidak akan merdeka tanpa pendidikan, sehingga mereka mampu mengkritik sistem yang ada.
Menurut Prof. Dr. Hariyono, ilmuwan sosial harus berkolaborasi dengan ilmuwan di bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kemajuan. Jika hanya mengejar iptek tanpa persatuan dan modal sosial, kemajuan tersebut akan mudah runtuh. Sebagai ilmuwan sosial, kita harus berusaha menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri.
Prof. Komarudin juga memberikan paparan pada Seminar Nasional ini sebagai keynote speaker. Rektor UNJ menyinggung perkembangan global, regional, dan nasional yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakpastian, dan kejutan. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hadirnya pemerintahan baru akan menjadi modal utama Indonesia yang berdaulat dan mandiri, yang diharapkan terwujud pada 2029 dan jangka menengah tahun 2045. Mengacu pada pesan kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam pidato pelantikan Presiden Prabowo, menurut Prof. Komarudin, Presiden saat ini memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Prof. Komarudin menyampaikan beberapa poin penting dari pidato tersebut, antara lain kedaulatan SDM dan kualitas pemimpin, kedaulatan dan kemandirian SDA-Energi, kedaulatan dan kemandirian ekonomi pangan, kedaulatan hukum, keadilan, dan demokrasi. Selain itu, Prof. Komarudin menyinggung visi misi Asta Cita dan 8 program hasil terbaik cepat serta 17 program prioritas yang dimiliki pemerintahan saat ini.
Menanggapi cara membangun kedaulatan dan kemandirian warga negara, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum selaku Dekan FPIPS UPI mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya proses penyadaran yang sudah dilakukan sejak jauh hari dari kemerdekaan. Pada dasarnya, kemandirian adalah upaya untuk memberikan kesadaran, khususnya kepada masyarakat intelektual, bahwa dalam realitas kehidupan saat ini ada sesuatu yang kurang dan salah, yang membutuhkan peran penting kaum intelektual.
Menurutnya, kemandirian harus tertanam dalam pola pikir pendidikan pada tingkat tinggi dan harus lahir menjadi sebuah kebijakan penting.
Dekan FIS UNJ Firdaus Wajdi memandang dari kacamata pendidikan agama bahwa kedaulatan dan kemandirian adalah terkait tentang ketahanan sosial dan budaya. Global citizenship merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari. Dunia yang terkoneksi secara global memberikan kita equal opportunity.
Tantangannya adalah bagaimana kita merawat dan menjaga ketahanan sosial dan budaya kita, sehingga karakter bangsa Indonesia tidak mudah terdistorsi. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan agama sebagai social cohesion.
tulis komentar anda