Keburu Sebar
Rabu, 15 April 2020 - 06:00 WIB
H Irwan SIP, MP, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat. Foto: Ist
H Irwan SIP, MP
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
KORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar hampir 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat global pun heboh, panik, dan berfokus membendung penyebarannya. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bebas dari virus korona, Senin (2/3/2020), dimulailah rasa kepanikan, waswas, bahkan muncul banyak pretensi di kalangan masyarakat.
Kasak-kusuk Indonesia terjangkit Covid-19 sejak Januari 2020 menyeruak ke publik. Sebulan setelah endemi di Wuhan, China, dan akhirnya WHO menyatakan pandemi. Hal itu dikatakan bukan dari pemangku negeri yang berada di Istana Negara, justru Balai Kota yang jaraknya hanya sejengkal dari Istana Negara, yakni Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan perangkat pemerintahannya sudah persiapan menghadapi wabah virus korona sejak Januari 2020. Tapi, semua itu dianggap politis sehingga saling bantah terjadi.
Sebetulnya kalau pemerintah pusat serius, pernyataan Anies itu bisa dijadikan masukan dan telaah lebih jauh. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah , sekarang hujannya deras, banjir bandang, perahu pun hampir pecah. Terus mau apa lagi? Tapi, rakyat tetap optimistis di tengah rasa pesimistis. Percaya dan panik.
Menukil hasil analisis Drone Emprit; lembaga yang memonitor serta menganalisis media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data; ada dua persepsi publik yang muncul dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yakni ketakutan (fear ) dan kepercayaan (trust ). Drone Emprit menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah soal trust (kepercayaan) publik kepada pemerintah. Bukan soal fear atau kepanikan saat pemerintah membuka data yang transparan.
Dari hasil analisis itu, seyogianya pemerintah jujur dan transparan atas data penanganan Covid-19, bukan malah ditutupi, tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menyebabkan kepanikan. Pun kepercayaan publik ini dibutuhkan supaya terjalin kerja sama antara warga dan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Tidak bisa bekerja sendiri.
Guna membangun kepercayaan publik yang telanjur kikis, sebaiknya pemerintah membangun transparansi informasi. Bukan sebaliknya, komunikasi buruk terjadi. Mirisnya, dilakukan kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Contohnya, soal mudik bagi masyarakat. Setidaknya Presiden Jokowi dengan tegas melalui media massa publik melarang mudik di tengah pandemi. Bukan menggantung dengan imbauan saja. Ujung-ujungnya bisa diralat bawahannya.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat
KORONA Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar hampir 200 negara di dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat global pun heboh, panik, dan berfokus membendung penyebarannya. Ketika Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak lagi bebas dari virus korona, Senin (2/3/2020), dimulailah rasa kepanikan, waswas, bahkan muncul banyak pretensi di kalangan masyarakat.
Kasak-kusuk Indonesia terjangkit Covid-19 sejak Januari 2020 menyeruak ke publik. Sebulan setelah endemi di Wuhan, China, dan akhirnya WHO menyatakan pandemi. Hal itu dikatakan bukan dari pemangku negeri yang berada di Istana Negara, justru Balai Kota yang jaraknya hanya sejengkal dari Istana Negara, yakni Gubernur Anies Baswedan.
Anies mengatakan perangkat pemerintahannya sudah persiapan menghadapi wabah virus korona sejak Januari 2020. Tapi, semua itu dianggap politis sehingga saling bantah terjadi.
Sebetulnya kalau pemerintah pusat serius, pernyataan Anies itu bisa dijadikan masukan dan telaah lebih jauh. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Nah , sekarang hujannya deras, banjir bandang, perahu pun hampir pecah. Terus mau apa lagi? Tapi, rakyat tetap optimistis di tengah rasa pesimistis. Percaya dan panik.
Menukil hasil analisis Drone Emprit; lembaga yang memonitor serta menganalisis media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data; ada dua persepsi publik yang muncul dalam penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yakni ketakutan (fear ) dan kepercayaan (trust ). Drone Emprit menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah soal trust (kepercayaan) publik kepada pemerintah. Bukan soal fear atau kepanikan saat pemerintah membuka data yang transparan.
Dari hasil analisis itu, seyogianya pemerintah jujur dan transparan atas data penanganan Covid-19, bukan malah ditutupi, tidak transparan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menyebabkan kepanikan. Pun kepercayaan publik ini dibutuhkan supaya terjalin kerja sama antara warga dan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Tidak bisa bekerja sendiri.
Guna membangun kepercayaan publik yang telanjur kikis, sebaiknya pemerintah membangun transparansi informasi. Bukan sebaliknya, komunikasi buruk terjadi. Mirisnya, dilakukan kabinet pimpinan Presiden Jokowi. Contohnya, soal mudik bagi masyarakat. Setidaknya Presiden Jokowi dengan tegas melalui media massa publik melarang mudik di tengah pandemi. Bukan menggantung dengan imbauan saja. Ujung-ujungnya bisa diralat bawahannya.
tulis komentar anda