Nadiem Desak Pimpinan Daerah se-Kalimantan Utara untuk Sejahterakan Guru Honorer
Rabu, 09 Maret 2022 - 20:30 WIB
Mendikbudristek Nadiem Makarim saat melakukan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara, Rabu (9/3/2022). Foto/Dok/Kemendikbudristek
JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendesak para pimpinan daerah agar mensejahterakan guru honorer lewat program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut ditegaskan Nadiem saat mengkunjungi Kota Tarakan, guna melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Nadiem menjelaskan mengenai upaya realisasi kurikulum merdeka .
“Program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer," ujar Nadiem dalam pertemuan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara, Rabu (9/3/2022).
Nadiem mengajak, seluruh pimpinan yang memiliki kewenangan segera bahu-membahu guna mengoptimalisasi formasi guru di Kalimantan Utara.
"Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin,” katanya.
Nadiem menyinggung, pemerintah daerah segera mengupayakan dana alokasi yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari hak guru honorer yang terabaikan.
“Jadi mohon Bapak/Ibu kepala daerah, dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU (Dana Alokasi Umum) itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK,” jelasnya.
Sebagai informasi, di Kalimantan Utara, guru yang terdaftar sebagai calon guru penggerak sebanyak 57 orang. Di Kota Tarakan total calon guru penggerak sebanyak 41 orang. Sementara itu, jumlah sekolah penggerak di Kalimantan Utara sebanyak 13 sekolah.
Hal tersebut ditegaskan Nadiem saat mengkunjungi Kota Tarakan, guna melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Nadiem menjelaskan mengenai upaya realisasi kurikulum merdeka .
“Program ASN PPPK ini salah satu program terpenting pemerintah untuk menyejahterakan para guru honorer," ujar Nadiem dalam pertemuan pimpinan daerah se-Kalimantan Utara, Rabu (9/3/2022).
Nadiem mengajak, seluruh pimpinan yang memiliki kewenangan segera bahu-membahu guna mengoptimalisasi formasi guru di Kalimantan Utara.
"Untuk itu, kita harus bantu bersama menyukseskan program ini dengan menyampaikan formasi guru semaksimal mungkin,” katanya.
Nadiem menyinggung, pemerintah daerah segera mengupayakan dana alokasi yang telah diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari hak guru honorer yang terabaikan.
“Jadi mohon Bapak/Ibu kepala daerah, dengan pagu yang sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan, dalam DAU (Dana Alokasi Umum) itu ada pagu, ada anggaran untuk bayar guru honorer menjadi PPPK,” jelasnya.
Sebagai informasi, di Kalimantan Utara, guru yang terdaftar sebagai calon guru penggerak sebanyak 57 orang. Di Kota Tarakan total calon guru penggerak sebanyak 41 orang. Sementara itu, jumlah sekolah penggerak di Kalimantan Utara sebanyak 13 sekolah.
(mpw)
tulis komentar anda