Jatah Siluman Siswa Baru, Ribuan Kursi Kosong Disiapkan Sekolah Negeri
Selasa, 28 Juli 2020 - 07:32 WIB
loading...
A
A
A
Sudah Berlangsung Lama
Menurut sumber internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, praktik percaloan, siswa titipan, dan jual beli bangku sekolah ini sudah berlangsung sejak lama. "Itu mah bukan rahasia lagi. Dewan, ormas, sampai teman-teman media juga dapat," kata BCL.
Proses siswa titipan tidak sulit. Apalagi untuk pejabat yang kuotanya tak terbatas. Mereka tinggal atau cukup membuat surat, bisa juga lewat pesan singkat dan telepon ke dinas terkait dan titip ke sekolah yang dituju. “Kalau dulu bahasanya dititip. Misalkan dari ini, untuk wilayah dia berapa persen, karena belum online jadi gampang saja. Kalau sekarang kan harusnya gak bisa," paparnya.
Tidak jarang, jika titipan ditolak oleh dinas dan pihak sekolah, penitip akan mengamuk. Mereka tidak segan melakukan aksi premanisme kepada sekolah. Pernah terjadi, sekolah digembok, bangku kelas dibakar. "Karena ketika kita tidak fasilitasi itu, mereka ngamuk. Sampai saya diledek Dinas DKI, di Tangsel itu banci. Sebab aturan jelas, tapi titipan masih boleh. Kalau di DKI, ada titipan, cuma dikembalikam ke wilayah," jelasnya.
Rumor yang menyebut sekolah menyediakan sekira 1-2 ruang khusus siswa titipan pun diakuinya benar. Hal ini berlaku untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA Negeri. Misal dalam 1 tahun mata pelajaran ada 10 kelas, ketika ada hasil seleksi itu yang lolos cuma ada 8 angkatan, 2 kelas itu jadi rebutan. (Baca juga: PKS Desak Pemerintah Berikan Akses Internet yang Murah Bagi Para Siswa-Siswi)
Menurut dia, praktik percaloan dalam dunia pendidikan sulit dihapus. Sebab, hal ini sudah mendarah daging dan semuanya terlibat, termasuk dari TNI/Polri. Pihak dinas, menurutnya berada dalam posisi yang sulit. Mereka juga tidak menerima imbalan uang dalam setiap titipan pejabat itu. Tambah lagi, praktik itu dilakukan senyap.
"Jadi pernah dinas dan sekolah berbenturan karena sekolah juga sudah menerima lebih dahulu. Kalau lurah dan camat biasanya langsung ke sekolah, ormas ke dinas juga, dewan juga. Kalau biayanya tidak ada, titip saja," katanya.
Tidak hanya masyarakat, pihak sekolah juga kadang muak dengan praktik titipan ini. Namun, mereka sama-sama tidak berdaya. Kekuasaan dan massa memiliki kewenangan. "Jadi polanya itu, dia ikut dulu PPDB. Kalau gagal, baru bawa bukti pendaftaran. Tetap jalur itunya dijalankan. Kalau sekarang kuotanya lebih banyak zonasi, cuma kalau untuk titipan itu bisa di kuota itu," ungkapnya.
Menurut dia, apa yang membuat praktik ini tetap berjalan bukan karena sistem yang buruk. Sebaliknya, kalau menggunakan sistem yang ada, justru terasa sangat sulit. Tetapi permainan ini ada di atas sistem itu. "Kenapa sampai sekarang masih banyak titipan, karena masyarakat menganggap sekolah negeri itu favorit. Padahal gak begitu. Harusnya di balik, sekolah negeri itu untuk sekolah orang miskin saja," sambungnya. (Baca juga: PJJ Butuh Bahan Ajar Khusus)
Beragam Modus
Praktik culas ini bukan tidak diketahui oleh kepala daerah. Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengetahuinya. Bahkan dia sempat marah, saat tahu banyak siswa titipan itu. Namun, dia juga tidak berdaya. "Tapi karena sudah ramai dan ormas sudah ramai mau bakar-bakar, ya kita gak bisa ngapa-ngapain juga dan semua diakomodasi juga akhirnya. Untuk SMP siswa titipan bisa 800 orang, dan SMA 600 siswa," ungkapnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan dugaan jual beli kursi di jenjang SMA negeri favorit pada PPDB 2019 di Tangsel. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, tim pengawasan KPAI mendatangi beberapa SMA saat pendaftaran PPDB dan mewawancari sejumlah orang tua sebagai responden. (Baca juga: Siap-siap Melaksanakan Puasa Tarwiyah dan Arafah)
Menurut sumber internal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, praktik percaloan, siswa titipan, dan jual beli bangku sekolah ini sudah berlangsung sejak lama. "Itu mah bukan rahasia lagi. Dewan, ormas, sampai teman-teman media juga dapat," kata BCL.
Proses siswa titipan tidak sulit. Apalagi untuk pejabat yang kuotanya tak terbatas. Mereka tinggal atau cukup membuat surat, bisa juga lewat pesan singkat dan telepon ke dinas terkait dan titip ke sekolah yang dituju. “Kalau dulu bahasanya dititip. Misalkan dari ini, untuk wilayah dia berapa persen, karena belum online jadi gampang saja. Kalau sekarang kan harusnya gak bisa," paparnya.
Tidak jarang, jika titipan ditolak oleh dinas dan pihak sekolah, penitip akan mengamuk. Mereka tidak segan melakukan aksi premanisme kepada sekolah. Pernah terjadi, sekolah digembok, bangku kelas dibakar. "Karena ketika kita tidak fasilitasi itu, mereka ngamuk. Sampai saya diledek Dinas DKI, di Tangsel itu banci. Sebab aturan jelas, tapi titipan masih boleh. Kalau di DKI, ada titipan, cuma dikembalikam ke wilayah," jelasnya.
Rumor yang menyebut sekolah menyediakan sekira 1-2 ruang khusus siswa titipan pun diakuinya benar. Hal ini berlaku untuk tingkat SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA Negeri. Misal dalam 1 tahun mata pelajaran ada 10 kelas, ketika ada hasil seleksi itu yang lolos cuma ada 8 angkatan, 2 kelas itu jadi rebutan. (Baca juga: PKS Desak Pemerintah Berikan Akses Internet yang Murah Bagi Para Siswa-Siswi)
Menurut dia, praktik percaloan dalam dunia pendidikan sulit dihapus. Sebab, hal ini sudah mendarah daging dan semuanya terlibat, termasuk dari TNI/Polri. Pihak dinas, menurutnya berada dalam posisi yang sulit. Mereka juga tidak menerima imbalan uang dalam setiap titipan pejabat itu. Tambah lagi, praktik itu dilakukan senyap.
"Jadi pernah dinas dan sekolah berbenturan karena sekolah juga sudah menerima lebih dahulu. Kalau lurah dan camat biasanya langsung ke sekolah, ormas ke dinas juga, dewan juga. Kalau biayanya tidak ada, titip saja," katanya.
Tidak hanya masyarakat, pihak sekolah juga kadang muak dengan praktik titipan ini. Namun, mereka sama-sama tidak berdaya. Kekuasaan dan massa memiliki kewenangan. "Jadi polanya itu, dia ikut dulu PPDB. Kalau gagal, baru bawa bukti pendaftaran. Tetap jalur itunya dijalankan. Kalau sekarang kuotanya lebih banyak zonasi, cuma kalau untuk titipan itu bisa di kuota itu," ungkapnya.
Menurut dia, apa yang membuat praktik ini tetap berjalan bukan karena sistem yang buruk. Sebaliknya, kalau menggunakan sistem yang ada, justru terasa sangat sulit. Tetapi permainan ini ada di atas sistem itu. "Kenapa sampai sekarang masih banyak titipan, karena masyarakat menganggap sekolah negeri itu favorit. Padahal gak begitu. Harusnya di balik, sekolah negeri itu untuk sekolah orang miskin saja," sambungnya. (Baca juga: PJJ Butuh Bahan Ajar Khusus)
Beragam Modus
Praktik culas ini bukan tidak diketahui oleh kepala daerah. Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengetahuinya. Bahkan dia sempat marah, saat tahu banyak siswa titipan itu. Namun, dia juga tidak berdaya. "Tapi karena sudah ramai dan ormas sudah ramai mau bakar-bakar, ya kita gak bisa ngapa-ngapain juga dan semua diakomodasi juga akhirnya. Untuk SMP siswa titipan bisa 800 orang, dan SMA 600 siswa," ungkapnya.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menemukan dugaan jual beli kursi di jenjang SMA negeri favorit pada PPDB 2019 di Tangsel. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, tim pengawasan KPAI mendatangi beberapa SMA saat pendaftaran PPDB dan mewawancari sejumlah orang tua sebagai responden. (Baca juga: Siap-siap Melaksanakan Puasa Tarwiyah dan Arafah)
Lihat Juga :
