Turunkan Angka Stunting, Perpusnas Sinergi dengan BKKBN, Kemendes PDTT, Unisa, dan Unindra
loading...
Peer Learning Meeting Nasional 2023 Perpusnas menandatangani Nota Kesepahaman dengan BKKBN, Kemendes PDTT, Unisa, dan Unindra. Foto/Perpusnas.
A
A
A
JAKARTA - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ( Perpusnas ) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Komitmen bersama pun dijalin lintas sektoral.
Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digelar dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, pada Rabu (20/9/2023).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan faktor keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama informasi terkait upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan agar perpustakaan dapat lebih berdaya guna sebagai sumber informasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
“Perpustakaan siap hadir melalui program transformasi perpustakaan yang langsung menjangkau masyarakat termarjinalkan dan tidak lagi eksklusif bagi kalangan civitas academica tapi juga Masyarakat, terutama di pedesaan yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Kepala Perpusnas, melalui siaran pers, Kamis (21/9/2023).
Baca juga: 10 Provinsi yang Punya Perpustakaan Umum Terbanyak, Jawa Timur Kalahkan Jakarta
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap hadirnya perpustakaan hingga tingkat desa memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jaringan dalam pencapaian lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Dengan ditandatanganinya MoU ini, harapan saya dengan langkah yang sangat masif, angka stunting yang saat ini 21,6 persen bisa turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Dan sesuai target Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2024 angka 14,9 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan ada lima strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
Menurutnya, perpustakaan berperan penting menjadi sumber untuk peningkatan literasi dalam mengubah pola pikir masyarakat sebagai penyebab terjadinya stunting.
Baca juga: Indonesia Disebut Kekurangan Tenaga Pendidik, Ini Prediksi Guru Pensiun 5 Tahun ke Depan
“Penyebab stunting karena tiga hal, yakni mindset terkait dengan masalah reproduksi, mindset terkait dengan masalah nutrisi, dan mindset terkait sanitasi. Perubahan mindset ini butuh pengetahuan yang akan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hari Budiarto mendukung upaya kolaborasi literasi antarinstansi, khususnya dalam lingkup literasi digital.
“Kami akan bekerja sama nantinya dengan Perpusnas melalui program Digital Talent Scholarship untuk bagi pengelola perpustakaan khususnya di tingkat desa sehingga keterampilan mereka dalam ruang digital bisa kita tingkatkan,” terangnya.
Dalam kegiatan PLM Nasional 2023, Perpusnas juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan beberapa mitra lain yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Universitas Indraprasta Jakarta.
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzzaki mengatakan perpustakaan bukan hanya sekedar urusan akademik tapi perpustakaan harus menjadi tempat bertemunya komunitas untuk pengembangan masyarakat.
Melalui kerjasama dengan Perpusnas, Akhmad Muzaaki berharap UIN Sunan Ampel Surabaya dapat mengembangan berbagai kegiatan dan program literasi berbasis komunitas. “Nota Kesepahaman mencakup penguatan tiga hal, yaitu lingkup pembelajaran, penelitian, dan pendampingan masyarakat,” ungkapnya.
Di samping itu hadir juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun yang mewakili Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan tujuan Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pembangunan, pengembangan, pelayanan dan pembinaan di bidang perpustakaan.
Nota Kesepahaman ini, kata Erlin, dipercaya bakal semakin menggenjot literasi di desa dengan adanya perpustakaan masuk desa. "Kementerian Desa menggencarkan literasi Desa lewat Perpustakaan Desa yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa. Perpustakaan Desa ini juga termasuk dalam SDGs Desa," pungkas Erlin.
Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digelar dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, pada Rabu (20/9/2023).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan faktor keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama informasi terkait upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan agar perpustakaan dapat lebih berdaya guna sebagai sumber informasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
“Perpustakaan siap hadir melalui program transformasi perpustakaan yang langsung menjangkau masyarakat termarjinalkan dan tidak lagi eksklusif bagi kalangan civitas academica tapi juga Masyarakat, terutama di pedesaan yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Kepala Perpusnas, melalui siaran pers, Kamis (21/9/2023).
Baca juga: 10 Provinsi yang Punya Perpustakaan Umum Terbanyak, Jawa Timur Kalahkan Jakarta
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap hadirnya perpustakaan hingga tingkat desa memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jaringan dalam pencapaian lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Dengan ditandatanganinya MoU ini, harapan saya dengan langkah yang sangat masif, angka stunting yang saat ini 21,6 persen bisa turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Dan sesuai target Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2024 angka 14,9 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan ada lima strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
Menurutnya, perpustakaan berperan penting menjadi sumber untuk peningkatan literasi dalam mengubah pola pikir masyarakat sebagai penyebab terjadinya stunting.
Baca juga: Indonesia Disebut Kekurangan Tenaga Pendidik, Ini Prediksi Guru Pensiun 5 Tahun ke Depan
“Penyebab stunting karena tiga hal, yakni mindset terkait dengan masalah reproduksi, mindset terkait dengan masalah nutrisi, dan mindset terkait sanitasi. Perubahan mindset ini butuh pengetahuan yang akan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hari Budiarto mendukung upaya kolaborasi literasi antarinstansi, khususnya dalam lingkup literasi digital.
“Kami akan bekerja sama nantinya dengan Perpusnas melalui program Digital Talent Scholarship untuk bagi pengelola perpustakaan khususnya di tingkat desa sehingga keterampilan mereka dalam ruang digital bisa kita tingkatkan,” terangnya.
Dalam kegiatan PLM Nasional 2023, Perpusnas juga melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan beberapa mitra lain yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), serta Universitas Indraprasta Jakarta.
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Akhmad Muzzaki mengatakan perpustakaan bukan hanya sekedar urusan akademik tapi perpustakaan harus menjadi tempat bertemunya komunitas untuk pengembangan masyarakat.
Melalui kerjasama dengan Perpusnas, Akhmad Muzaaki berharap UIN Sunan Ampel Surabaya dapat mengembangan berbagai kegiatan dan program literasi berbasis komunitas. “Nota Kesepahaman mencakup penguatan tiga hal, yaitu lingkup pembelajaran, penelitian, dan pendampingan masyarakat,” ungkapnya.
Di samping itu hadir juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat Erlin Chaerlinatun yang mewakili Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan tujuan Kesepahaman ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pembangunan, pengembangan, pelayanan dan pembinaan di bidang perpustakaan.
Nota Kesepahaman ini, kata Erlin, dipercaya bakal semakin menggenjot literasi di desa dengan adanya perpustakaan masuk desa. "Kementerian Desa menggencarkan literasi Desa lewat Perpustakaan Desa yang masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa. Perpustakaan Desa ini juga termasuk dalam SDGs Desa," pungkas Erlin.
(nnz)
Explore More