ITB Tuai Protes, Kerja Paruh Waktu bagi Penerima Beasiswa Dinilai Bentuk Komersialisasi
Kamis, 26 September 2024 - 09:57 WIB
loading...
Kebijakan wajib kerja paruh waktu bagi mahasiswa penerima beasiswa UKT dinilai JPPI sebagai bentuk komersialisasi. Foto/ITB.
A
A
A
JAKARTA - ITB mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa UKT untuk bekerja paruh waktu. Hal ini pun menarik respons publik yang mayoritas menolak kebijakan tersebut.
Sebelumnya viral di X warganet yang mempermasalahkan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mewajibkan mahasiswa ITB penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk bekerja paruh waktu. Kebijakan ini menurut ITB harus dilakukan agar ada kontribusi dari mahasiswa serta akan memberi pengalaman kerja bagi mahasiswanya.
Baca juga: Skema Kerja Mahasiswa ITB Penerima Beasiswa UKT akan Diatur Fleksibel
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia ( JPPI ) Ubaid Matraji, kebijakan ini kian memperjelas orientasi kampus yang memang mengarah ke komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.
Bahkan, berangkat dari kasus kewajiban kerja paruh waktu di ITB, praktik komersialisasi di pendidikan tinggi ternyata juga dimeriahkan dengan legalisasi perbudakan mahasiswa di kampus. Penolakan JPPI atas kebijakan ini didasarkan pada tiga argumentasi.
Sebelumnya viral di X warganet yang mempermasalahkan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mewajibkan mahasiswa ITB penerima beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk bekerja paruh waktu. Kebijakan ini menurut ITB harus dilakukan agar ada kontribusi dari mahasiswa serta akan memberi pengalaman kerja bagi mahasiswanya.
Baca juga: Skema Kerja Mahasiswa ITB Penerima Beasiswa UKT akan Diatur Fleksibel
Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonensia ( JPPI ) Ubaid Matraji, kebijakan ini kian memperjelas orientasi kampus yang memang mengarah ke komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.
Bahkan, berangkat dari kasus kewajiban kerja paruh waktu di ITB, praktik komersialisasi di pendidikan tinggi ternyata juga dimeriahkan dengan legalisasi perbudakan mahasiswa di kampus. Penolakan JPPI atas kebijakan ini didasarkan pada tiga argumentasi.
Lihat Juga :
