Persiapan PTM, Pemda Harus Sediakan Transportasi Khusus untuk Siswa
Kamis, 22 April 2021 - 14:07 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah merencanakan tahun ajaran baru akan dibuka pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Namun pemerintah harus menyediakan fasilitas dengan protokol kesehatan ketat termasuk alat transportasi.
Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk meninjau kesiapan sekolah terkait PTM terbatas ini.
Baca juga: Anggota Komisi X DPR Ini Tetap Kekeh Minta PTM Digelar, Ini Alasannya
Dari hasil kunker tersebut, kata Himatul, beberapa wilayah yang zona kuning dan hijau sudah melakukan PTM dengan beberapa pola.
"Ada yang siswa bergantian masuk sekolah, ada yang masuk virtual bahkan ada yang di zona hijau sekolah normal seperti biasa," katanya kepada SINDOnews, Kamis (22/4/2021).
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, dari hasil peninjauan masih banyak sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan untuk persiapan PTM dengan baik.
Baca juga: Kamus Sejarah Tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari, Mendikbud: Langsung Kita Koreksi
Sementara, katanya, untuk pelaksanaan PTM ini sendiri panduannya sudah dibuat dalam SKB 4 Menteri (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri dan Kemenkes) yang ditandatangani November 2020 lalu.
Menurutnya, salah satu persiapan yang kurang diperhatikan adalah transportasi untuk peserta didik dari dan ke sekolah dengan standar protokol kesehatan ketat.
Dia menuturkan, pemerintah daerah harus memfasilitasi transportasi khusus siswa dari dan ke sekolah. Kalaupun tidak, katanya, sarana transportasi yang ada di wilayah harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. "Bila ada pelanggaran harus ditindak," pungkasnya.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka Harus Digelar untuk Hindari Risiko 'Lost Generation'
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, terkait PTM yang akan dibuka Juli nanti maka faktor yang harus dilihat kembali adalah perkembangan beberapa bulan kedepan.
Dia menerangkan, Juni nanti targetnya guru dan tenaga pendidikan seluruhnya sudah divaksin untuk meminimalisir resiko penyebaran virus Covid-19.
"Namun kita tidak tahu bagaimana perkembangan keadaan beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu kebijakan harus menyesuaikan," ujarnya.
Politikus Golkar inipun berharap dengan gencarnya vaksin termasuk kepada masyarakat umum dengan target lumayan tinggi dalam beberapa bulan ke depan akan dapat menurunkan kasus positif.
Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk meninjau kesiapan sekolah terkait PTM terbatas ini.
Baca juga: Anggota Komisi X DPR Ini Tetap Kekeh Minta PTM Digelar, Ini Alasannya
Dari hasil kunker tersebut, kata Himatul, beberapa wilayah yang zona kuning dan hijau sudah melakukan PTM dengan beberapa pola.
"Ada yang siswa bergantian masuk sekolah, ada yang masuk virtual bahkan ada yang di zona hijau sekolah normal seperti biasa," katanya kepada SINDOnews, Kamis (22/4/2021).
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, dari hasil peninjauan masih banyak sekolah yang belum menerapkan protokol kesehatan untuk persiapan PTM dengan baik.
Baca juga: Kamus Sejarah Tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari, Mendikbud: Langsung Kita Koreksi
Sementara, katanya, untuk pelaksanaan PTM ini sendiri panduannya sudah dibuat dalam SKB 4 Menteri (Kemendikbud, Kemenag, Kemendagri dan Kemenkes) yang ditandatangani November 2020 lalu.
Menurutnya, salah satu persiapan yang kurang diperhatikan adalah transportasi untuk peserta didik dari dan ke sekolah dengan standar protokol kesehatan ketat.
Dia menuturkan, pemerintah daerah harus memfasilitasi transportasi khusus siswa dari dan ke sekolah. Kalaupun tidak, katanya, sarana transportasi yang ada di wilayah harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. "Bila ada pelanggaran harus ditindak," pungkasnya.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka Harus Digelar untuk Hindari Risiko 'Lost Generation'
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, terkait PTM yang akan dibuka Juli nanti maka faktor yang harus dilihat kembali adalah perkembangan beberapa bulan kedepan.
Dia menerangkan, Juni nanti targetnya guru dan tenaga pendidikan seluruhnya sudah divaksin untuk meminimalisir resiko penyebaran virus Covid-19.
"Namun kita tidak tahu bagaimana perkembangan keadaan beberapa bulan ke depan. Oleh karena itu kebijakan harus menyesuaikan," ujarnya.
Politikus Golkar inipun berharap dengan gencarnya vaksin termasuk kepada masyarakat umum dengan target lumayan tinggi dalam beberapa bulan ke depan akan dapat menurunkan kasus positif.
(mpw)
Lihat Juga :
