Miris, Mendikbudristek: Intimidasi dan Korupsi Masih Jadi Momok Penyaluran Dana BOS

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Anwar Makarim mengatakan dalam kunjungannya keliling sekolah di Indonesia dia banyak mendapat keluhan dari kepala sekolah dan satuan pendidikan atas beragam intimidasi dari oknum tertentu ketika melakukan pembelanjaan memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Nadiem, biasanya intimidasi dari oknum tertentu ini dilakukan dengan mencari-cari kesalahan kepala sekolah atau satuan pendidikan yang melakukan pembelanjaan dana BOS melalui sistem offline. Oknum-oknum inipun akan mencari kesalahan sekolah yang berbelanja dengan cara atau metode administrasi yang salah.



"Ini menjadi isu yang sangat besar dimana banyak sekali kepala sekolah yang tidak punya kepercayaan diri untuk melaksanakan pengadaan bagi kebutuhan sekolahnya," katanyaMendikbudristek di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Menurut mantan petinggi Gojek ini, karena isu administrasi ini maka kepala sekolah pun sangat terbebani dengan perannya membelanjakan dana BOS. Walaupun sebenarnya, ucap Nadiem, peran ini penting sekali untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi peserta didiknya.

Di sisi lain, ungkap Nadiem, harus diakui juga bahwa ada berbagai macam isu korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan. Menurut dia, kasus-kasus seperti ini bisa dihindari jika penggunaan dana BOS ini dilakukan secara online dan transparan melalui platform digital.



"Jadi inilah alasan kenapa baik dari rasa keamanan kepala sekolah dan juga untuk menghindari kegiatan yang tidak baik kita harus memindahkan anggaran dana BOS ini ke platform online dimana semuanya transparan dan 100% akuntabel," jelasnya.

Salah satu caranya yakni Kemendikbudristek pun meluncurkan Sistem informasi Pengadaan Sekolah (SIPLAH). Manfaat dari sistem ini salah satunya adalah adanya tata kelola keuangan yang baik. Dimana semua transaksi didokumentasi secara elektronik dan adanya efisiensi anggaran karena ada tingkatan harga yang lebih rendah dari beragam penyedia.

Menurut Nadiem, kunci dari sistem ini adalah akan memberikan kepercayaan diri kepada kepala sekolah dan satuan pendidikan sehingga mereka tidak perlu lagi terintimasi oleh oknum-oknum.

"Kepala sekolah tidak perlu lagi terintimidasi oknum atau pihak yang mengancam mereka ataupun khawatir mereka melakukan kesalahan dalam program pengadaan barang dan jasa. Kepala sekolah dan sekolah tinggal belanja di platform ini dan mereka akan tahu ini 100% aman," ujarnya.

Nadiem menuturkan, melalui SIPLah Kemendikbudristek yakin sekolah akan lebih aman dalam berbelanja. Selain itu kepala sekolah juga tidak akan terbebani lagi dan akan lebih mempunyai kepercayaan diri.

Nadiem melanjutkan, dengan sistem ini kementerian yakin akan dapat mengurangi berbagai macam potensi konflik, potensi korupsi dan potensi kolusi di sistem pendidikan. "Teknologi mempunyai dampak yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi dan meningkatkan kenyamanan dalam proses transaksi," pungkasnya.