Unkris Sebut Kongres Kebangsaan Langkah Strategis Penguatan Bangsa
Rabu, 03 November 2021 - 00:10 WIB
loading...
Kongres Kebangsaan yang digelar bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021, di Gedung Nusantara IV MPR RI. FOTO/TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE MPR RI
A
A
A
JAKARTA - Akademisi Universitas Krisnadwipayana ( Unkris ) mendukung hasil dari Kongres Kebangsaan yang digelar bertepatan dengan Peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2021, di Gedung Nusantara IV MPR RI. Kongres bertema 'Ikhtiar Memperadabkan Bangsa' itu dinilai menjadi langkah yang sangat penting dan strategis dalam upaya penguatan kebangsaan.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo berharap Kongres Kebangsaan dapat melakukan refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang, serta menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan. Lebih penting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan ke depan.
Rektor Unkris, Ayub Muktiono menyampaikan bahwa Kongres Kebangsaan menjadi langkah yang sangat penting dan strategis untuk upaya penguatan kebangsaan. Terlebih di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam dan kompleks.
Baca juga: Unkris Kembali Miliki Gedung di Jantung Ibu Kota Jakarta
"Seperti halnya disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, tentu sebagai bagian dari kaum akademisi, Unkris sangat mendukung hasil dari Kongres Kebangsaan ini," kata Ayub dalam keterangan persnya, Selasa (2/11/2021).
Selain rektor, akademisi Unkris yang hadir dalam Kongres Kebangsaan adalah Ketua LPKK Unkris Susetya Herawati, dosen Fakultas Ekonomi Unkris Abdullah Fathoni, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Adminstrasi Unkris Saefudin Zuhrie. Mereka mengikuti semua pembahasan dalam Kongres Kebangsaan hingga acara berakhir termasuk pembacaan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan.
"Banyak hal yang bisa kami dapatkan dan ini penting untuk disosialisasikan kepada para dosen maupun mahasiswa," kata Ayub Muktiono.
Sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, Unkris juga berupaya ikut terlibat mencari solusi atas masalah kebangsaan yang muncul. Misalnya terkait pencegahan radikalisme, intolerasi, dan lainnya. Bahkan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini, Unkris menunjukkan dukungan pada kebijakan pemerintah melalui berbagai cara seperti aksi kepedulian sosial, kemudahan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk melanjutkan studi, mendukung kebijakan PPKM, dan lainnya.
Rektor berharap bahwa hasil rekomendasi dari Kongres Kebangsaan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, untuk mengantar Indonesia Emas pada 2045.
Baca juga: ILUNI UI Luncurkan Gerakan Kohesi Kebangsaan untuk Tangkal Polarisasi
Dalam Kongres Kebangsaan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, juga untuk menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.
"Pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila," katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengemukakan, Kongres Kebangsaan digagas oleh kaum cendekiawan dari berbagai lintas profesi dan institusi, bekerja sama dengan masyarakat politik dan golongan pengusaha yang merasa terpanggil menjadikan krisis pandemi sebagai titik balik semangat gotong-royong untuk kebangkitan bangsa.
"93 tahun yang lalu, sekumpulan pemuda-pelajar dari berbagai latar etnis, agama dan kepulauan berikrar di Jakarta, untuk mempertautkan keragaman menjadi kesatuan kekuatan dengan mengaku: "bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sumpah ini pun harus kita lihat sebagai monumen dari rangkaian respons kaum inteligensia sadar politik terhadap krisis sosial-ekonomi-politik di Hindia Belanda pada masa itu," kata Pontjo.
Ia menyebut bahwa pandemi Covid-19 membantu bangsa Indonesia mengenali kekuatan dan kelemahan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Bahkan krisis pandemi bisa menjadi titik balik dalam mengupayakan pembangunan kualitas hidup dan peradaban sebagai pengamalan Pancasila.
"Bahwa keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi "ideologi kerja" (working ideology) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatik dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban: ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka "tata nilai", ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka "tata kelola" (governancy), ranah material-teknologikal dalam kerangka "tata sejahtera"," katanya.
Ikrar Kebangkitan Kebangsaan
Dalam Kongres Kebangsaan peserta membacakan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan yang terdiri atas 3 poin. Adapun Ikrar Kebangkitan Kebangsaan tersebut adalah:
1. Kami putra dan putri Indonesia bersyukur atas karunia kemerdekaan, Dasar Negara Pancasila, serta segala potensi keragaman manusia, keragaman hayati, keragaman budaya, keragaman spiritual, dan keragaman sumber daya, yang kami yakini sebagai modal kemajuan dan kebahagiaan bangsa yang harus diolah dengan penuh percaya diri, berkemandirian, berkepribadian, berkelanjutan, bermental kreatif dan berintegritas.
2. Kami putra dan putri Indonesia berdiri sebagai anak-anak negeri bahari yang berani mengarungi tantangan gelombang perkembangan global dan terlibat dalam pergaulan dunia dengan sikap terbuka terhadap unsur-unsur positif dari luar yang dapat memperkaya mutu kemanusiaan dan kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban, kedaulatan, dan kemakmuran seluruh rakyat.
3. Kami putra dan putri Indonesia berkeyakinan pentingnya penataan sistem pengelolaan negara secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang lebih mampu memenuhi pembangunan rohani dan jasmani, mengolah potensi dan realitas bangsa serta sanggup menghadapi tantangan global, dalam semangat gotong-royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha.
Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo berharap Kongres Kebangsaan dapat melakukan refleksi mendalam tentang dunia masa kini dan yang akan datang, serta menghasilkan rekomendasi besar bagi penguatan kebangsaan. Lebih penting lagi, bisa memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kehidupan kebangsaan ke depan.
Rektor Unkris, Ayub Muktiono menyampaikan bahwa Kongres Kebangsaan menjadi langkah yang sangat penting dan strategis untuk upaya penguatan kebangsaan. Terlebih di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin beragam dan kompleks.
Baca juga: Unkris Kembali Miliki Gedung di Jantung Ibu Kota Jakarta
"Seperti halnya disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, tentu sebagai bagian dari kaum akademisi, Unkris sangat mendukung hasil dari Kongres Kebangsaan ini," kata Ayub dalam keterangan persnya, Selasa (2/11/2021).
Selain rektor, akademisi Unkris yang hadir dalam Kongres Kebangsaan adalah Ketua LPKK Unkris Susetya Herawati, dosen Fakultas Ekonomi Unkris Abdullah Fathoni, dan Wakil Dekan 3 Fakultas Adminstrasi Unkris Saefudin Zuhrie. Mereka mengikuti semua pembahasan dalam Kongres Kebangsaan hingga acara berakhir termasuk pembacaan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan.
"Banyak hal yang bisa kami dapatkan dan ini penting untuk disosialisasikan kepada para dosen maupun mahasiswa," kata Ayub Muktiono.
Sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, Unkris juga berupaya ikut terlibat mencari solusi atas masalah kebangsaan yang muncul. Misalnya terkait pencegahan radikalisme, intolerasi, dan lainnya. Bahkan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini, Unkris menunjukkan dukungan pada kebijakan pemerintah melalui berbagai cara seperti aksi kepedulian sosial, kemudahan bagi mahasiswa yang terdampak pandemi untuk melanjutkan studi, mendukung kebijakan PPKM, dan lainnya.
Rektor berharap bahwa hasil rekomendasi dari Kongres Kebangsaan tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air, untuk mengantar Indonesia Emas pada 2045.
Baca juga: ILUNI UI Luncurkan Gerakan Kohesi Kebangsaan untuk Tangkal Polarisasi
Dalam Kongres Kebangsaan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk menggugah kesadaran kolektif tentang persoalan-persoalan mendasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Selain itu, juga untuk menggalang tanggung jawab intelektual untuk turut memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha transformasi sosial.
"Pada akhirnya akan menawarkan peta jalan pembangunan sebagai masukan rekomendasi kebijakan bagi penyusunan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta menjadi ruang konsensus bersama berbagai entitas dalam pergumulan Indonesia yang bhinneka, dalam upaya membangun peradaban Pancasila," katanya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengemukakan, Kongres Kebangsaan digagas oleh kaum cendekiawan dari berbagai lintas profesi dan institusi, bekerja sama dengan masyarakat politik dan golongan pengusaha yang merasa terpanggil menjadikan krisis pandemi sebagai titik balik semangat gotong-royong untuk kebangkitan bangsa.
"93 tahun yang lalu, sekumpulan pemuda-pelajar dari berbagai latar etnis, agama dan kepulauan berikrar di Jakarta, untuk mempertautkan keragaman menjadi kesatuan kekuatan dengan mengaku: "bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sumpah ini pun harus kita lihat sebagai monumen dari rangkaian respons kaum inteligensia sadar politik terhadap krisis sosial-ekonomi-politik di Hindia Belanda pada masa itu," kata Pontjo.
Ia menyebut bahwa pandemi Covid-19 membantu bangsa Indonesia mengenali kekuatan dan kelemahan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Bahkan krisis pandemi bisa menjadi titik balik dalam mengupayakan pembangunan kualitas hidup dan peradaban sebagai pengamalan Pancasila.
"Bahwa keampuhan Pancasila sebagai ideologi menuntutnya menjadi "ideologi kerja" (working ideology) dalam praksis pembangunan. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu harus menjadi kerangka paradigmatik dalam pembangunan nasional, yang dibudayakan dalam tiga ranah peradaban: ranah nilai budaya (mental-spiritual-karakter) dalam kerangka "tata nilai", ranah kelembagaan sosial-politik dalam kerangka "tata kelola" (governancy), ranah material-teknologikal dalam kerangka "tata sejahtera"," katanya.
Ikrar Kebangkitan Kebangsaan
Dalam Kongres Kebangsaan peserta membacakan Ikrar Kebangkitan Kebangsaan yang terdiri atas 3 poin. Adapun Ikrar Kebangkitan Kebangsaan tersebut adalah:
1. Kami putra dan putri Indonesia bersyukur atas karunia kemerdekaan, Dasar Negara Pancasila, serta segala potensi keragaman manusia, keragaman hayati, keragaman budaya, keragaman spiritual, dan keragaman sumber daya, yang kami yakini sebagai modal kemajuan dan kebahagiaan bangsa yang harus diolah dengan penuh percaya diri, berkemandirian, berkepribadian, berkelanjutan, bermental kreatif dan berintegritas.
2. Kami putra dan putri Indonesia berdiri sebagai anak-anak negeri bahari yang berani mengarungi tantangan gelombang perkembangan global dan terlibat dalam pergaulan dunia dengan sikap terbuka terhadap unsur-unsur positif dari luar yang dapat memperkaya mutu kemanusiaan dan kemampuan bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan peradaban, kedaulatan, dan kemakmuran seluruh rakyat.
3. Kami putra dan putri Indonesia berkeyakinan pentingnya penataan sistem pengelolaan negara secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, yang lebih mampu memenuhi pembangunan rohani dan jasmani, mengolah potensi dan realitas bangsa serta sanggup menghadapi tantangan global, dalam semangat gotong-royong yang melibatkan partisipasi segenap komponen bangsa, dengan pembagian peran yang tepat antara negara, komunitas dan dunia usaha.
(abd)
Lihat Juga :
