Tak Sekadar Dituntut Kualitas, Kebutuhan Sekolah pun Perlu Diperhatikan

Selain persoalan sarana dan prasarana dasar, FGD ini mampu menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu:

1. Perlu adanya regulasi berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti hasil program Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi siswa.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan bisa membuat juknis implementasi perbup dan perwali terkait literasi dan numerasi serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan.

2. Perhatian khusus pada terpenuhinya kebutuhan pengawas di tiap wilayah.

3. Pemda hendaknya mendorong peningkatan sebaran kuota guru penggerak dan sekolah penggerak di kabupaten/kota. Guru dan sekolah penggerak yang berprestasi bisa diberi reward dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai stimulus sebaran pendidikan berkualitas.

4. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mempercepat pembuatan Rapor Pendidikan paling lambat awal Desember sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

5. Mendorong peran serta masyarakat dalam ikut melengkapi kebutuhan sekolah di lingkungan masing-masing. misalnya melalui aktivasi Dewan Pendidikan. Contoh lain adalah mendorong pemahaman terhadap Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah pada seluruh pemangku kepentingan.

Sementara, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran demi peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.

Menurutnya, transparansi menjadi hal penting sehingga bisa jujur mengungkap berbagai kelebihan dan kekurangan dunia pendidikan di Provinsi Jambi.

“Saya senang bisa mendengar ide dan saran Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kita bersama bisa berkontribusi bagi pendidikan berkualitas. Bagaimana kita bisa memberi sumbangan pikiran untuk memperbaiki kualitas siswa Indonesia," kata Margaretha Ari Widowati.