Kejar Adaptasi 4.0, Dana Rp50 Triliun Digelontorkan
Selasa, 19 Februari 2019 - 08:26 WIB
Kejar Adaptasi 4.0, Dana Rp50 Triliun Digelontorkan
A
A
A
MEDAN - Pemerintah tak tanggung-tanggung mengembangkan sumber daya manusia (SDM) demi mengejar adaptasi Revolusi Industri 4.0. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp50 triliun untuk mengirim mahasiswa lulusan strata satu (S-1) ke universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, langkah ini sekaligus menegaskan pemerintah akan fokus kepada penyiapan SDM yang mampu berkompetisi secara aktif dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
“Tahun lalu Rp46 triliun anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengirim lulusan mahasiswa S-1 ke luar negeri. Puluhan ribu mahasiswa S-1 kita dikirim ke universitas top-top di dunia. Untuk tahun ini anggarannya lebih dari Rp50 triliun,” ucapnya di hadapan para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan kemarin.
Luhut menuturkan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menghadapi era Industri 4.0. Strategi dimaksud antara lain fokus mendorong pengembangan kreativitas, pengurangan materi pengajaran untuk melatih keahlian pada bidang pekerjaan yang bersifat rutin dan monoton, serta pengenalan aplikasi teknologi sejak dini, terutama terkait implementasinya meningkatkan kualitas hidup.
“Upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah terus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan teknologi dan pengembangan keahlian pada industri-industri, hospitality, seperti pada sektor pariwisata,” kata Menko Luhut.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian sepakat dengan langkah pemerintah menggelontorkan LPDP. Menurut dia, kehadiran LPDP penting karena kalau cuma mengandalkan beasiswa yang dananya dianggarkan per tahun, itu tidak cukup memberikan kepastian kepada anak didik yang bersekolah di luar negeri. Apalagi, terkadang saat anggaran sudah diputuskan, tapi belum bisa dicairkan selama beberapa bulan.
“Dengan dana seperti LPDP ini kepastian lebih besar, jumlahnya signifikan baik penerima beasiswa dan juga kepastian mereka menyelesaikan pendidikan di luar negeri tinggi,” kata Hetifah kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin malam.
Namun, lanjut Hetifah, karena standar LPDP yang tinggi, seringkali yang mendapatkan beasiswa ini merupakan anak-anak kota dan bahkan dari kalangan orang kaya. Walaupun tidak ada larangan, bagi anak-anak daerah dan anak-anak di pedalaman, kompetisi yang terjadi untuk memperebutkan LPDP menjadi lebih berat karena dari segi akses pun berbeda.
Karena itu, dia menyarankan LPDP bisa diarahkan secara merata di seluruh daerah agar tidak hanya anak kota saja yang bisa mendapatkan pendidikan gratis ke luar negeri. “Bukan tidak boleh ya, tapi bagusnya dibuat merata untuk anak-anak daerah. Atau anak daerah diberikan penyiapan setahun sebelum proses seleksi LPDP,” ujarnya.
Sementara itu, pakar teknologi informasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ismail Fahmi merespons positif kebijakan pemerintah menggelontorkan beasiswa LPDP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan sarjana strata satu (S-1) lulusan perguruan tinggi ke beberapa universitas terkemuka di dunia.
Kendati demikian, dia melihat langkah masih kurang mendasar karena untuk peningkatan SDM seharusnya tidak hanya fokus ke mahasiswa, tapi juga harus menyeluruh di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Di semua tingkatan jenjang ini sudah harus dikenalkan dengan teknologi 4.0.
“Jadi pengajaran teknologi ini tidak ada putus dan berkesinambungan, dimulai dari SD, berlanjut ke SMP, terus ke SMA, hingga di PT. Terutama diajarkan untuk membuat program, bukan user aplikasi,” ujar di kepada KORAN SINDO kemarin.
Senada, Pakar new media Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dandi Supriadi juga menilai positif langkah pemerintah tersebut. Namun, dia mengingatkan pemerintah membarengi penggelontoran dana dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dan penggunaan dana yang maksimal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur di dalam negeri sehingga ketika SDM berkualitas pulang dari studinya, keahlian yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal pula. Dia mencontohkan, alokasi anggaran untuk memperbaiki kondisi infrastruktur koneksi internet di Indonesia yang kecepatan serta lebar bandwith-nya masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia.
Dia juga mengingatkan, pada prinsipnya program pendidikan harus diarahkan kepada pembinaan karakter, bukan semata-mata mengejar gelar atau reputasi. Bila pendidikan karakter kemanusiaan sudah baik, pemanfaatan pendidikan tinggi akan lebih optimal. Dalam pandangannya, Revolusi Industri 4.0 itu bukan hanya masalah teknologi eksakta maupun sistem informatika, namun mencakup segala aspek kemanusiaan. (Inda Susanti/Kiswondari/Priyo Setyawan/Agus Warsudi)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengungkapkan, langkah ini sekaligus menegaskan pemerintah akan fokus kepada penyiapan SDM yang mampu berkompetisi secara aktif dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
“Tahun lalu Rp46 triliun anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengirim lulusan mahasiswa S-1 ke luar negeri. Puluhan ribu mahasiswa S-1 kita dikirim ke universitas top-top di dunia. Untuk tahun ini anggarannya lebih dari Rp50 triliun,” ucapnya di hadapan para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan kemarin.
Luhut menuturkan, pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menghadapi era Industri 4.0. Strategi dimaksud antara lain fokus mendorong pengembangan kreativitas, pengurangan materi pengajaran untuk melatih keahlian pada bidang pekerjaan yang bersifat rutin dan monoton, serta pengenalan aplikasi teknologi sejak dini, terutama terkait implementasinya meningkatkan kualitas hidup.
“Upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah terus memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dalam penguasaan teknologi dan pengembangan keahlian pada industri-industri, hospitality, seperti pada sektor pariwisata,” kata Menko Luhut.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian sepakat dengan langkah pemerintah menggelontorkan LPDP. Menurut dia, kehadiran LPDP penting karena kalau cuma mengandalkan beasiswa yang dananya dianggarkan per tahun, itu tidak cukup memberikan kepastian kepada anak didik yang bersekolah di luar negeri. Apalagi, terkadang saat anggaran sudah diputuskan, tapi belum bisa dicairkan selama beberapa bulan.
“Dengan dana seperti LPDP ini kepastian lebih besar, jumlahnya signifikan baik penerima beasiswa dan juga kepastian mereka menyelesaikan pendidikan di luar negeri tinggi,” kata Hetifah kepada KORAN SINDO di Jakarta kemarin malam.
Namun, lanjut Hetifah, karena standar LPDP yang tinggi, seringkali yang mendapatkan beasiswa ini merupakan anak-anak kota dan bahkan dari kalangan orang kaya. Walaupun tidak ada larangan, bagi anak-anak daerah dan anak-anak di pedalaman, kompetisi yang terjadi untuk memperebutkan LPDP menjadi lebih berat karena dari segi akses pun berbeda.
Karena itu, dia menyarankan LPDP bisa diarahkan secara merata di seluruh daerah agar tidak hanya anak kota saja yang bisa mendapatkan pendidikan gratis ke luar negeri. “Bukan tidak boleh ya, tapi bagusnya dibuat merata untuk anak-anak daerah. Atau anak daerah diberikan penyiapan setahun sebelum proses seleksi LPDP,” ujarnya.
Sementara itu, pakar teknologi informasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Ismail Fahmi merespons positif kebijakan pemerintah menggelontorkan beasiswa LPDP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan sarjana strata satu (S-1) lulusan perguruan tinggi ke beberapa universitas terkemuka di dunia.
Kendati demikian, dia melihat langkah masih kurang mendasar karena untuk peningkatan SDM seharusnya tidak hanya fokus ke mahasiswa, tapi juga harus menyeluruh di semua jenjang pendidikan, yaitu mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Di semua tingkatan jenjang ini sudah harus dikenalkan dengan teknologi 4.0.
“Jadi pengajaran teknologi ini tidak ada putus dan berkesinambungan, dimulai dari SD, berlanjut ke SMP, terus ke SMA, hingga di PT. Terutama diajarkan untuk membuat program, bukan user aplikasi,” ujar di kepada KORAN SINDO kemarin.
Senada, Pakar new media Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Dandi Supriadi juga menilai positif langkah pemerintah tersebut. Namun, dia mengingatkan pemerintah membarengi penggelontoran dana dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dan penggunaan dana yang maksimal.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur di dalam negeri sehingga ketika SDM berkualitas pulang dari studinya, keahlian yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal pula. Dia mencontohkan, alokasi anggaran untuk memperbaiki kondisi infrastruktur koneksi internet di Indonesia yang kecepatan serta lebar bandwith-nya masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga di Asia.
Dia juga mengingatkan, pada prinsipnya program pendidikan harus diarahkan kepada pembinaan karakter, bukan semata-mata mengejar gelar atau reputasi. Bila pendidikan karakter kemanusiaan sudah baik, pemanfaatan pendidikan tinggi akan lebih optimal. Dalam pandangannya, Revolusi Industri 4.0 itu bukan hanya masalah teknologi eksakta maupun sistem informatika, namun mencakup segala aspek kemanusiaan. (Inda Susanti/Kiswondari/Priyo Setyawan/Agus Warsudi)
(nfl)
