Menteri Agama Bolehkan Madrasah Belajar Tatap Muka
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 06:56 WIB
Dorongan dibukanya sekolah tatap langsung kemarin juga disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Menurut Hemas, tidak semua desa atau kabupaten bisa menangkap sinyal dengan cukup baik saat sekolah online.
Untuk itu dirinya mendorong sekolah secepat mungkin menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab ini akan memengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.
“Saya setuju agar sekolah segera menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya saat melakukan penyerapan aspirasi di Galagharajo, Cangkringan, Sleman, kemarin. (Baca juga: Pria Uighur Sebar Video Kehidupan Dalam Kamp Tahanan China)
Dalam kesempatan itu Hemas juga meminta warga tetap waspada Covid-19 dan tidak terlalu berlebihan menyikapinya, apalagi sampai ketakutan. “Virus ini bisa kita cegah, jangan sampai takut terus. Kalau takut terus mau bekerjanya kapan,” ungkapnya.
Di Sulawesi Selatan (Sulsel) pemerintah setempat belum memutuskan kapan sekolah tatap muka bisa dibuka kembali. Kajian terkait skenario tersebut masih dimatangkan. "Saya terus terang tidak mau ambil risiko anak-anak di sekolah sebelum ada kajian dari tim gugus untuk membolehkan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Basri.
Ahli epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Ridwan Amiruddin mengungkapkan bahwa laju penularan Covid-19 di Sulsel belum sepenuhnya terkendali. Positivity rate masih 15% atau dalam kategori sangat rawan. Kondisi terkendali jika positivity rate di bawah 5%.
Dengan fakta ini, segala aktivitas yang akan dilakukan di tengah pandemi saat ini harus mengacu pada pemetaan zona risiko Covid-19 di tiap wilayah. Demikian juga dalam hal penerapan pembukaan aktivitas sekolah. "Pembukaan sekolah nanti kalau zona hijau dengan positivity rate di bawah 5%," katanya.
Sekolah Swasta Terbebani
Dampak pandemi saat ini kian membuat sekolah swasta mengalami kesulitan menutupi kebutuhan operasional hingga membayar gaji guru. Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah di Kota Bandung kemarin. "Banyak guru sekolah di lembaga pendidikan swasta mulai terhambat memperoleh gaji, bahkan beberapa sekolah swasta juga terancam tutup karena kekurangan murid," ungkapnya.
Ledia menjelaskan, selama ini mayoritas sekolah swasta berjuang memenuhi operasionalnya secara swadaya dengan mengandalkan pemasukan dari SPP. Di lain sisi saat ini banyak orang tua siswa yang tidak mampu membayar SPP akibat terdampak pandemi. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan tetap Ikut POP Kemendikbud)
Untuk itu dirinya mendorong sekolah secepat mungkin menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebab ini akan memengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.
“Saya setuju agar sekolah segera menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya saat melakukan penyerapan aspirasi di Galagharajo, Cangkringan, Sleman, kemarin. (Baca juga: Pria Uighur Sebar Video Kehidupan Dalam Kamp Tahanan China)
Dalam kesempatan itu Hemas juga meminta warga tetap waspada Covid-19 dan tidak terlalu berlebihan menyikapinya, apalagi sampai ketakutan. “Virus ini bisa kita cegah, jangan sampai takut terus. Kalau takut terus mau bekerjanya kapan,” ungkapnya.
Di Sulawesi Selatan (Sulsel) pemerintah setempat belum memutuskan kapan sekolah tatap muka bisa dibuka kembali. Kajian terkait skenario tersebut masih dimatangkan. "Saya terus terang tidak mau ambil risiko anak-anak di sekolah sebelum ada kajian dari tim gugus untuk membolehkan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Basri.
Ahli epidemiologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Ridwan Amiruddin mengungkapkan bahwa laju penularan Covid-19 di Sulsel belum sepenuhnya terkendali. Positivity rate masih 15% atau dalam kategori sangat rawan. Kondisi terkendali jika positivity rate di bawah 5%.
Dengan fakta ini, segala aktivitas yang akan dilakukan di tengah pandemi saat ini harus mengacu pada pemetaan zona risiko Covid-19 di tiap wilayah. Demikian juga dalam hal penerapan pembukaan aktivitas sekolah. "Pembukaan sekolah nanti kalau zona hijau dengan positivity rate di bawah 5%," katanya.
Sekolah Swasta Terbebani
Dampak pandemi saat ini kian membuat sekolah swasta mengalami kesulitan menutupi kebutuhan operasional hingga membayar gaji guru. Demikian diungkapkan anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah di Kota Bandung kemarin. "Banyak guru sekolah di lembaga pendidikan swasta mulai terhambat memperoleh gaji, bahkan beberapa sekolah swasta juga terancam tutup karena kekurangan murid," ungkapnya.
Ledia menjelaskan, selama ini mayoritas sekolah swasta berjuang memenuhi operasionalnya secara swadaya dengan mengandalkan pemasukan dari SPP. Di lain sisi saat ini banyak orang tua siswa yang tidak mampu membayar SPP akibat terdampak pandemi. (Baca juga: NU Akhirnya Putuskan tetap Ikut POP Kemendikbud)
tulis komentar anda