Ikuti Kompetisi Riset, Dosen UIN Jakarta Raih Masayoshi Ohira Memorial Prize

Kebijakan desentralisasi memungkinkan daerah memiliki kewenangan melakukan tata kelola politik dan birokrasi tanpa harus selalu diarahkan oleh pemerintah pusat, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi. Namun masalah muncul ketika pengelolaan sumber daya alam dan bagi hasilnya di daerah otonomi hanya memberikan porsi kepemilikan saham dan bagi hasil yang dinilai terlalu sedikit oleh daerah.

Akibatnya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat acapkali bersitegang. Pada situasi inilah, sebutnya, muncul kecenderungan jejaring politik dimana daerah memanfaatkan koneksi politiknya di lingkar politik dan birokrasi pemerintahan pusat untuk mempengaruhi kebijakan tentang kepemilikan saham dan bagi hasil yang lebih besar bagi daerah.

Dalam penelitiannya, Wahyu memotret pengalaman tiga daerah dengan kekayaan sumber daya alam dalam membangun jejaring politik untuk mengamankan kepentingannya, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Timur. Diketahui, Sumatera Barat memiliki tambang batu kapur yang penting dalam produksi semen, Provinsi Riau memiliki banyak tambang eksplorasi minyak bumi, dan Kalimantan Timur dengan tambang batubaranya.

“Buku bercerita tentang konflik sumber daya alam di Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Barat. Tapi cara saya memahaminya dengan melihat jejaring-jejaring para aktor politik di tiga daerah tadi. Bagaimana mereka bisa bangun jejaring politik, political networked, untuk bisa mempertahankan kepentingannya,” tuturnya.

Masing-masing daerah, sebutnya, berusaha membangun jejaring politik dengan memaksimalkan persamaan daerah asal para elit nasional, baik di jalur partai politik maupun birokrasi. Dari tiga daerah itu, Sumatera Barat dinilai berhasil membangun jejaringnya, disusul Kalimantan Timur. “Kalau Riau, jejaring politiknya tidak kuat,” katanya.

Pemerintahan lokal Sumatera Barat dan Kalimantan Timur dinilai berhasil membangun jejaring politik karena mereka memiliki banyak elit politik dan birokrasi, bahkan militer, yang menempati jabatan-jabatan penting di tingkat pusat selain memiliki ikatan kedaerahan yang kuat. Sedangkan Riau dinilai tidak berhasil karena gagal membangun jejaring politik. “Mereka (Kalimantan Timur dan Sumatera Barat, red.) bisa kuat karena punya jejaring daerah ke pusat. Kalau Riau jejaring politiknya enggak terlalu kuat, makanya (konflik, red.) bisa dimenangkan (pemerintah, red.) pusat,” terangnya.

Lebih jauh, Wahyu menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah perlu menyepakati aturan baku besaran kepemilikan saham dan bagi hasil atas proyek investasi yang melibatkan pusat-daerah. Menurutnya, hal ini diperlukan agar pemerintah lokal dan pusat tidak selalu terlibat konflik yang menguras energi.

Selain itu, sambungnya, kesepekatan juga diperlukan dalam menjamin iklim investasi di dalam negeri. Kegiatan investasi yang idealnya melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor sejatinya memberikan kepastian bagi investor bisa terus melanjutkan operasional bisnisnya. Salahsatu caranya dengan membuat kesepakatan besaran kepemilikan saham dan bagi hasil atas kegiatan proyek investasi.

Konflik berkepanjangan antara pusat dan daerah tentang hal ini, terangnya, menciptakan iklim investasi tak ideal di mata investor. “Dalam kasus yang saya teliti mereka (investor, red.) pada keluar. Kalau investor kan maunya ada kepastian. Sebab kalau sehari saja tidak operasi, ruginya banyak,” tambahnya.

Lanjutkan Riset Politik Dinasti

Lebih lanjut Wahyu menuturkan, perolehan penghargaan semakin memotivasinya melalukan riset dengan pendekatan networked sciences. Jejaring politik, jelasnya, menjadi pisau analisis riset yang menarik dalam menyoroti banyak aspek kehidupan masyarakat di tanah air.

Salahsatunya adalah kecenderungan perpindahan kursi kekuasaan politik-pemerintahan yang bergeser tidak jauh dari yang tengah menempati kursi tersebut. Berbagai kasus menguatnya politik dinasti di berbagai daerah, sebutnya, menarik untuk dianalisis dalam konteks perilaku politik di tanah air.