Bagaimana Nasib Akreditasi Kampus yang Lama dengan Terbitnya Aturan Terbaru? Ini Statusnya

JAKARTA - Bagaimana status akreditasi perguruan tinggi lama sebelum terbitnya aturan terbaru tentang akreditasi perguruan tinggi? Pertanyaan itu bisa saja diungkapkan menyusul adanya aturan terbaru tentang Akreditasi seperti terungkap di Merdeka Belajar Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Perguruan Tinggi, dikutip Jumat 1 Agustus 2023.

Data teranyar menyebutkan, status akreditasi perguruan tinggi kini terdiri dari Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Sedangkan status akreditasi program studi (prodi) terdiri dari Terakreditasi oleh Lembaga Internasional, Terakreditasi Unggul, Terakreditasi, dan Tidak Terakreditasi.Aturan baru akreditasi perguruan tinggi dan prodi ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan BAN-PT, peringkat akreditasi dengan Instrumen Akreditasi 7 Standar terdiri dari A, B, dan C. Sementara itu, peringkat akreditasi dengan Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi IAPT 3.0 terdiri dari Unggul, Baik Sekali, dan Baik.

Lantas, bagaimana nasib perguruan tinggi yang sudah memiliki status akreditasi berdasarkan aturan lama BAN-PT? Artikel kali ini akan mengulas tentang bagaimana nasib status akreditasi lama sebelum terbitnya Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023.

Status Akreditasi Lama Perguruan Tinggi Masih Sah

Di Merdeka Belajar Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Perguruan Tinggi, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, akreditasi yang dimiliki perguruan tinggi dan prodi saat ini masih sah sampai masa berlakunya habis. Setelah itu, pihak kampus diminta bertransisi ke penerapan aturan akreditasi baru.



Nadiem menyebutkan, Kemendikbudristek memberikan grey period atau masa transisi selama 2 tahun ke depan kepada perguruan tinggi terkait aturan baru soal akreditasi. “Tapi saya rasa, dengan kebijakan ini akan jauh lebih cepat, adaptasi pada hal-hal yang malah mengurangi beban, tak terlalu merepotkan, karena yang saya dengar, udah lama sistem ini diinginkan lebih sederhana," kata Mendikbudristek di Merdeka Belajar Episode 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Perguruan Tinggi, dikutip Jumat (1/8/2023).

Menurut Nadiem, bagi perguruan tinggi yang sudah mendapatkan akreditasi seperti sekarang mulai dari akreditasi A, B, C, hal itu masih sah dan valid hingga masa berlakunya selesai. Lalu, pindah ke sistem barunya secara natural, organik, terakreditasi atau tidak

Biaya Akreditasi Ditanggung Pemerintah

Menurut aturan terbaru Kemendikbudristek, perguruan tinggi dan prodi yang belum menjalani akreditasi dapat melaksanakannya dengan biaya ditanggung Pemerintah. Sedangkan perguruan tinggi dan prodi yang ingin meningkatkan status akreditasinya menanggung biaya akreditasi masing-masing.

Rincian Aturan Biaya Akreditasi Perguruan Tinggi di Permendikbudristek Baru

1. Kemendikbudristek menanggung biaya akreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT maupun LAM

2. Kemendikbudristek menanggung biaya LAM dalam:

a. Akreditasi prodi baru

b. Akreditasi ulang bagi prodi berstatus terakreditasi sementara sesuai standar biaya akreditasi yang ditetapkan pemerintah