UKT Mahal, Pengamat Pendidikan Sebut Ada Salah Kelola Pendidikan

JAKARTA - Problema UKT yang mengalami kenaikan memantik perhatian dari berbagai pihak. Meski akhirnya dibatalkan namun ada sinyal bahwa biaya kuliah akan naik tahun depan.

Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ini di Istana Presiden, Senin (27/5/2024). Pembatalan ini terjadi setelah ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun Presiden Jokowi usai ditemui di acara GP Ansor menyatakan, UKT 2024 memang akan dievaluasi oleh Kemendikbudristek. Namun ada kemungkinan UKT akan dinaikkan tahun depan.

Baca juga: Segini Gaji Rektor Universitas Negeri di Tengah Polemik Kenaikan UKT

"Sehingga kemungkinan ini masih, kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini," tutur Presiden, dikutip Selasa (28/5/2024).

Mengenai hal ini, Pengamat Pendidikan dari Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji berpendapat, saat ini sistem pendidikan tinggi di Indonesia dinilai cenderung berjalan dengan mekanisme pasar.

Hal itu ia pandang dari bagaimana secara sistemik pendidikan tinggi di Indonesia saat ini hanya berparadigma mencari laba secara bisnis.

Seperti dari perumusan besaran UKT hingga transformasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH) yang ia lihat lebih cenderung mengelola pendidikan dengan mekanisme pasar.

"Artinya, ini sudah salah kelola sudah awal. Bukan lagi sebagai institusi pendidikan yang seharusnya nirlaba. Sekarang justru kampus didorong untuk mencari lembaga bisnis, mencari uang," kata Indra dalam diskusi bersama media, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (31/5/2024).

Baca juga: Biaya Kuliah Jurusan Kedokteran UNY 2024, Termahal Rp30 Juta

Indra memandang, jika kampus didorong untuk memiliki paradigma sebagai tempat mencari uang, Imbasnya secara serampangan pun kampus akan coba meraih pendapatan dari mahasiswanya, yakni dari biaya kuliah.

Biaya pendidikan yang semakin meningkat pada saat ini menimbulkan tekanan ekonomi yang tidak mudah bagi para keluarga.
Ia mencontohkan, untuk biaya seperti iuran pengembangan institusi (IPI) di perguruan tinggi, jumlahnya ada yang mencapai puluhan juta.

"Pendidikan kita dikelola dengan cara yang menurut saya jauh panggang dari api, ini yang membuat kekacauan," tegasnya.

Alih-alih mencari profit, kata dia, perguruan tinggi apalagi yang berstatus PTN BH seharusnya menjadi tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan perbanyak riset demi kemajuan negara.

Senada dengan Indra, Mantan Pjs Rektor Universitas Paramadina Sudirman Said menilai polemik biaya pendidikan tinggi saat ini menunjukan adanya kesalahan cara pandang pemerintah dalam memposisikan pendidikan tinggi sebagai sumber mencari laba. Padahal menurutnya, Pendidikan harus diposisikan sebagai sebuah investasi.

Menurutnya, bila keuangan negara memang tengah mengalami kesulitan, hendaknya tidak sampai mengorbankan pendidikan.

"Perguruan tinggi harus tetap dipertahankan sebagai tempat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sebagai sarana komersialisasi," kata dia.