Cicit KH Hasyim Asy'ari Minta Kemendikbud Sisir Ulang Kamus Sejarah RI

JAKARTA - Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari , Yenny Wahid, mengapresiasi komitmen dan respons cepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terhadap polemik Kamus Sejarah Indonesia . Yenny berharap komitmen Nadiem diikuti langkah nyata berupa perbaikan penyusunan Kamus sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.

Padahal, penyusunan konten kamus tersebut sesungguhnya tidak terjadi di era Nadiem . Menurut Yenny, kamus yang menjadi perdebatan itu keluar sebelum Nadiem menjadi menteri, sehingga tidak berada dalam supervisinya.



“Saya mengapresiasi Pak Nadiem memberi respons cepat menyikapi masalah ini dan memberikan klarifikasi dan penegasan akan komitmen untuk terus memasukkan tokoh-tokoh yang punya jasa besar dalam proses perjalanan bangsa dalam materi pembelajaran anak-anak didik kita,” kata Yenny Wahid, Rabu (21/4/2021).

Yenny menjelaskan, KH Hasyim Asy’ari memiliki jasa yang sangat besar, salah satunya mengobarkan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad adalah salah satu faktor besar yang menjadi kekuatan pemukul para pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda.

Kontribusi ini sangat fundamental bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Putri KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menilai Nadiem memiliki semangat dan komitmen untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap jasa-jasa para tokoh bangsa. Ia pun berharap respons tersebut segera diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan penyusunan sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.



Yenny juga menyarankan, Kemendikbud segera menarik draf yang sudah telanjur beredar dan melakukan revisi kontennya.“Disisir lagi semua konten-kontennya apakah ada yang bertentangan dengan konteks sejarah kita. Apakah ada penghilangan atau omisi aktor-aktor sejarah kita yang penting tidak masuk di dalamnya. Atau justru ada memasukkan tokoh-tokoh yang sebenarnya musuh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Yenny.

Proses kurasi konten nantinya, kata Yenny, dapat melibatkan para sejarawan. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi meneliti konten kamus tersebut. Dengan demikian, publik dapat menyumbangkan input, saling mengoreksi dan terbangun proses transparansi yang tidak terjebak kepada pendekatan birokratis.

Setelah revisi, pemerintah dapat segera menerbitkan dan menyampaikan kepada publik kamus dengan naskah dan konten yang resmi.