Cicit KH Hasyim Asy'ari Minta Kemendikbud Sisir Ulang Kamus Sejarah RI

JAKARTA - Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari , Yenny Wahid, mengapresiasi komitmen dan respons cepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim terhadap polemik Kamus Sejarah Indonesia . Yenny berharap komitmen Nadiem diikuti langkah nyata berupa perbaikan penyusunan Kamus sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.

Padahal, penyusunan konten kamus tersebut sesungguhnya tidak terjadi di era Nadiem . Menurut Yenny, kamus yang menjadi perdebatan itu keluar sebelum Nadiem menjadi menteri, sehingga tidak berada dalam supervisinya.

Baca juga: Kamus Sejarah Tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari, Mendikbud: Langsung Kita Koreksi

“Saya mengapresiasi Pak Nadiem memberi respons cepat menyikapi masalah ini dan memberikan klarifikasi dan penegasan akan komitmen untuk terus memasukkan tokoh-tokoh yang punya jasa besar dalam proses perjalanan bangsa dalam materi pembelajaran anak-anak didik kita,” kata Yenny Wahid, Rabu (21/4/2021).

Yenny menjelaskan, KH Hasyim Asy’ari memiliki jasa yang sangat besar, salah satunya mengobarkan Resolusi Jihad. Resolusi Jihad adalah salah satu faktor besar yang menjadi kekuatan pemukul para pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda.

Kontribusi ini sangat fundamental bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Putri KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menilai Nadiem memiliki semangat dan komitmen untuk terus mengedepankan penghormatan terhadap jasa-jasa para tokoh bangsa. Ia pun berharap respons tersebut segera diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan penyusunan sejarah melalui proses yang lebih transparan dan partisipatif.

Baca juga: Mas Menteri: Kemendikbud Tak Ada Niat Hilangkan Jejak Sejarah Pendiri NU

Yenny juga menyarankan, Kemendikbud segera menarik draf yang sudah telanjur beredar dan melakukan revisi kontennya.“Disisir lagi semua konten-kontennya apakah ada yang bertentangan dengan konteks sejarah kita. Apakah ada penghilangan atau omisi aktor-aktor sejarah kita yang penting tidak masuk di dalamnya. Atau justru ada memasukkan tokoh-tokoh yang sebenarnya musuh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," tegas Yenny.

Proses kurasi konten nantinya, kata Yenny, dapat melibatkan para sejarawan. Masyarakat juga diberikan akses untuk berpartisipasi meneliti konten kamus tersebut. Dengan demikian, publik dapat menyumbangkan input, saling mengoreksi dan terbangun proses transparansi yang tidak terjebak kepada pendekatan birokratis.

Setelah revisi, pemerintah dapat segera menerbitkan dan menyampaikan kepada publik kamus dengan naskah dan konten yang resmi.

Baca juga: Anggota Komisi X DPR Ini Tetap Kekeh Minta PTM Digelar, Ini Alasannya

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim langsung melakukan langkah konkrit dengan menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan kamus sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan keberadaan KH Hasyim Asy'ari dalam kamus tersebut.

“Begitu mendengar isu Kamus Sejarah yang disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat, saya langsung menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk menyempurnakan kamus yang sempat terhenti,” ucap Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram resminya @nadiemmakarim, Rabu (21/4).

Dalam caption video tersebut, Nadiem juga menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan Kamus Sejarah ini secara resmi. Apalagi menggunakannya sebagai rujukan pembelajaran di sekolah.

Nadiem pun berharap kepada seluruh pihak agar merespons ini dengan kepala dingin dan menghasilkan solusi. “Karenanya di bulan yang suci ini alangkah baiknya kita menyikapi permasalahan dengan akal sehat, kepala dingin dengan solusi,” kata Nadiem.