Akademisi UGM Ini Dukung Langkah Puan Mengedukasi Masyarakat Sejak Dini

JAKARTA - Pengamat Sosial Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi, M.A. sependapat dengan Ketua DPR Puan Maharani yang mengajak seluruh masyarakat mengkampanyekan penghapusan sekaligus membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

"Krisis nilai moral yang dialami masyarakat modern saat ini, tidak terkecuali di Indonesia, menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Perlu ada edukasi sejak dini agar segala bentuk kekerasan bisa dihapuskan," kata Tadjuddin dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).



Menurutnya, masyarakat modern sudah tidak lagi memiliki nilai moral spiritual yang sangat penting sebagai pengendali tatanan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak sebatas pada kekerasan fisik semata namun juga pada kekerasan psikologis, seksual hingga pengabaian.

"Salah satu pilar penting untuk menangkal semakin meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak adalah mengarahkan lembaga keluarga untuk menjalankan fungsi sebagai pencegah tindakan kekerasan. Peran serta masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya bentuk kekerasan kepada perempuan," katanya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Ia menilai edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan.



"Karena banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan. Seringkali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan," tutur Puan.

"Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality," ujarnya.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini berkomitmen untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan, melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diupayakan dapat segera disahkan.