PPP Ingatkan Sekolah Hindari KKN dalam Penerimaan Siswa Baru
Jum'at, 12 Juni 2020 - 17:23 WIB
loading...
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengingatkan sekolah untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi dalam penerimaan siswa baru. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengingatkan sekolah untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi dalam penerimaan siswa baru .
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, tidak lama lagi penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMU atau SMK akan dibuka.
Dia melanjutkan, semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada.
"Tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," ujar Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
Dia mendengar saat ini ada beberapa pihak di beberapa di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.
"Ini merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406)
Dia mengatakan, sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, tidak lama lagi penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMU atau SMK akan dibuka.
Dia melanjutkan, semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada.
"Tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," ujar Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
Dia mendengar saat ini ada beberapa pihak di beberapa di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.
"Ini merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406)
Dia mengatakan, sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu.
Lihat Juga :
