PPP Ingatkan Sekolah Hindari KKN dalam Penerimaan Siswa Baru
loading...
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengingatkan sekolah untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi dalam penerimaan siswa baru. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengingatkan sekolah untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta intervensi dalam penerimaan siswa baru .
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, tidak lama lagi penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMU atau SMK akan dibuka.
Dia melanjutkan, semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada.
"Tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," ujar Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
Dia mendengar saat ini ada beberapa pihak di beberapa di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.
"Ini merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406)
Dia mengatakan, sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu.
"Sekali lagi prosedur dan ketentuan harus menjadi acuan sekolah dalam menerima siswa baru. Intervensi hanya akan membuat sekolah berbuat tidak adil kepada siswa yang seharusnya diterima, namun kemudian ditolak," kata mantan wali kota Banda Aceh ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika sekolah tidak melaksanakan penerimaan siswa sesuai dengan prosedur yang ada, maka juga akan berpotensi terjadinya terjadinya protes dari masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi sekolah itu sendiri, karena nama baik mereka akan tercoreng.
Menurut dia, sekolah yang tidak adil dalam proses penerimaan siswa baru akan dikenal sebagai sekolah yang tidak mempunyai kredibilitas.
"Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai instutusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara mengindari praktik KKN termasuk dengan menghindari terjadinya intervensi," tuturnya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, tidak lama lagi penerimaan siswa baru di SD, SMP, SMU atau SMK akan dibuka.
Dia melanjutkan, semua sekolah harus memastikan proses penerimaan siswa baru ini sesuai dengan prosedur yang ada.
"Tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses penerimaan siswa, sehingga semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah favorit sesuai prestasi, kemampuan, dan tempat tinggal mereka," ujar Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Jumat (12/6/2020).
Dia mendengar saat ini ada beberapa pihak di beberapa di daerah yang mencoba melakukan intervensi pada penerimaan siswa baru dengan modus membuat surat rekomendasi agar siswa tertentu diterima di suatu sekolah.
"Ini merupakan salah satu praktik KKN yang harus dihindari sekolah," kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini. (Baca juga: Bertambah 1.111, Kasus Positif Corona di Indonesia Menjadi 36.406)
Dia mengatakan, sekolah harus menolak jika ada intervensi dari berbagai pihak, baik itu dari pejabat pemerintah baik di tingkat dinas pendidikan maupun lainnya untuk menerima atau menolak siswa tertentu.
"Sekali lagi prosedur dan ketentuan harus menjadi acuan sekolah dalam menerima siswa baru. Intervensi hanya akan membuat sekolah berbuat tidak adil kepada siswa yang seharusnya diterima, namun kemudian ditolak," kata mantan wali kota Banda Aceh ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika sekolah tidak melaksanakan penerimaan siswa sesuai dengan prosedur yang ada, maka juga akan berpotensi terjadinya terjadinya protes dari masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi sekolah itu sendiri, karena nama baik mereka akan tercoreng.
Menurut dia, sekolah yang tidak adil dalam proses penerimaan siswa baru akan dikenal sebagai sekolah yang tidak mempunyai kredibilitas.
"Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus menjadi contoh sebagai instutusi yang menjunjung tinggi keadilan dan menekankan pendidikan karakter dengan cara mengindari praktik KKN termasuk dengan menghindari terjadinya intervensi," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
