Gerak Cepat, Kemenag Salurkan Dana BOS Madrasah Langsung ke Pulau Masalembu

JAKARTA - Kemandirian madrasah membangun negeri terlihat dengan eksistensi madrasah membangun peradaban di pulau-pulau terluar di Indonesia. Semangat itu memotivasi Kementerian Agama RI melayani masyarakat dengan cara hadir di pulau Masalembu menyalurkan dana BOS Madrasah secara langsung.

Didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madarasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Muhammad Shadiq, M.Pd, Tim Direktorat KSKK Madrasah bersama Tim Bank Mandiri mengunjungi pulau Masalembu yang merupakan salah satu pulau terluar di Kabupaten Sumenep yang berbatasan langsung dengan provinsi Kalimantan Selatan, Minggu (22/5/2022).



Kepala Seksi Pendidikan Madarasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep Muhammad Shadiq, M.Pd menuturkan, dari 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep, 9 kecamatan di antaranya merupakan daerah Kepulauan dan 457 lembaga Madrasah mulai jenjang RA sampai MA tersebar di beberapa pulau.

“Khususnya di Kecamatan Masalembu sendiri memiliki 3 pulau yaitu pulau Masakambing, pulau Masalembu, dan pulau Karamian. Sekitar 42 Lembaga Pendidikan Madrasah hadir memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan anak-anak Bangsa di pulau ini”, tambahnya.

Berbeda dengan daerah-daerah di daratan Sumenep lainnya, kondisi di pulau Masalembu minim fasilitas sarana komunikasi dan sarana infrastruktur yang memadai seperti tidak adanya listrik PLN dan Jaringan Internet.



Bahkan, jadwal moda transportasi Tol Laut yang terbatas hanya dua kali dalam 1 minggu dan selalu berubah setiap waktunya, menambah beban biaya masyakarat untuk melakukan transaksi pencairan dana BOS .

Proses layanan penyaluran dana BOS secara langsung yang terjadi merupakan hal yang baru dan pertama kali di kepulauan (Pulau Masalembu). Ini sangat berdampak positif bagi pihak madrasah di Kepulauan dengan perjalanan laut selama 14 jam ke daratan.

Bahkan waktu tempuh antar pulau di Kecamatan Masalembu saja membutuhkan waktu 6 sampai 8 jam menggunkan kapal nelayan. Sehingga pengambilan kebijakan untuk menghadirkan pihak bank Mandiri ke pulau Masalembu mempermudah pihak madrasah untuk mendapatkan akses-akses yang menjadi syarat untuk pencairan dana BOS ini bisa diselesaikan langsung di Madrasah.

Bahtiyar Kepala MTs Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI) Pulau Masalembu mengatakan, hal yang terpenting dari kemudahan yang dirasakan adalah dapat mengurangi biaya transportasi, karena selama di daratan membutuhkan waktu 9 hari dan itu menambah biaya operasional selama porses pencairan di daratan.

“Saya atas nama Kepala Madrasah mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI dan pihak Bank Mandiri yang telah datang melayani kami secara langsung di Kepulauan”. Ucap Bahtiyar Kepala MTs Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI) Pulau Masalembu.

“ini merupakan suatu langkah yang sangat mempermudah kami untuk mendapatkan hak dan akses layanan pendidikan yang sama seperti di daratan lainnya”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Fakhrurozi, Tim Direktorat KSKK Madrasah menyatakan bahwa, pencairan bantuan dana BOS madrasah secara langsung kepada madrasah penerima merupakan bagian dari komitmen Kementerian Agama dalam memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder pendidikan madrasah dalam melakukan pencairan. Terlebih terhadap satuan pendidikan yang berada di wilayah sulit terjangkau moda transportasi umum.

“Kementerian Agama, dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders pedidikan madrasah tidak setengah-tengah. Penyaluran dana BOS Madrasah secara langsung ke lokasi madrasah penerima di Masalembu merupakan terobosan baru dan sebagai bentuk komitmen layanan prima demi mempermudah pencairan bantuan, terutama madrasah yang berada di wilayah 3T, yaitu wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses dan layanan, baik transportasi, infrastruktur, sistem informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, penyaluran dana BOS madrasah secara langsung sudah dilakukan di beberapa wilayah 3T seperti di Maluku, Kalimantan Barat, dan wilayah-wilayah lain yang memiliki kendala yang sama.

“harapan kami dengan langkah ini, seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan hak layanan pendidikan yang sama melalui lembaga pendidikan madrasah yang mandiri berprestasi serta berkualitas dan berdaya saing tinggi,” tandasnya.