UIN Walisongo Raih Predikat Tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
loading...
UIN Walisongo Semarang kembali meraih prestasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif dalam anugerah keterbukaan informasi publik 2022 oleh KIP. Foto/Dok/UIN Walisongo
A
A
A
JAKARTA - Universitas Islam Negeri ( UIN ) Walisongo Semarang kembali meraih prestasi tertinggi sebagai “Badan Publik Informatif” dalam anugerah keterbukaan informasi publik 2022 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan diberikan berdasar hasil monitoring dan evaluasi tahunan dalam rentang waktu Januari-Desember 2021 yang dilakukan pada 2022.
Pemberian penghargaan sebagai Badan Publik Informatif kategori Perguruan Tinggi diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Moh. Mahfud, M.D. kepada Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., yang diwakili Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Syaifuddin Zuhri, M.Ag., di Tangerang, Rabu (14/12/2022).
Menko Polhukam menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua badan publik. Keterbukaan informasi adalah amanat langsung dari Undang-Undang.
Dalam amanden Undang-Undang Dasar, perubahan pasal paling banyak terjadi pada pasal 28 mengenai hak sipil dan politik, yang didalamnya memuat klausul setiap orang berhak mendapat informasi, berhak mencari mengolah informasi. Hak atas informasi bagian dari hak asasi manusia.
"Di awal reformasi, hak informasi harus diberikan kepada setiap orang. Setiap lembaga publik harus memberi informasi, kecuali informasi yang dikecualikan," kata Mahfud.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada perguruan tinggi tahun 2022, UIN Walisongo mendapatkan nilai 99,70. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan atas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh UIN Walisongo dan merupakan yang tertinggi ketiga untuk kategori perguruan tinggi. Pada 2021, nilai yang diperoleh adalah sebesar 93,76.
Berdasar laporan KIP hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, tingkat partisipasi badan publik di tahun 2021 diikuti oleh 372 badan publik, terdiri dari tujuh kategori Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.
Kenaikan tingkat partisipasi juga diikuti dengan badan publik yang masuk kualitas informatif yaitu sebanyak 122 badan publik. Jumlah ini melampaui target RPJMN tahun 2022 dengan target 98 badan publik yang informatif.
Pemberian penghargaan sebagai Badan Publik Informatif kategori Perguruan Tinggi diserahkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Prof. Dr. Moh. Mahfud, M.D. kepada Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., yang diwakili Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Syaifuddin Zuhri, M.Ag., di Tangerang, Rabu (14/12/2022).
Menko Polhukam menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua badan publik. Keterbukaan informasi adalah amanat langsung dari Undang-Undang.
Dalam amanden Undang-Undang Dasar, perubahan pasal paling banyak terjadi pada pasal 28 mengenai hak sipil dan politik, yang didalamnya memuat klausul setiap orang berhak mendapat informasi, berhak mencari mengolah informasi. Hak atas informasi bagian dari hak asasi manusia.
"Di awal reformasi, hak informasi harus diberikan kepada setiap orang. Setiap lembaga publik harus memberi informasi, kecuali informasi yang dikecualikan," kata Mahfud.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada perguruan tinggi tahun 2022, UIN Walisongo mendapatkan nilai 99,70. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan atas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh UIN Walisongo dan merupakan yang tertinggi ketiga untuk kategori perguruan tinggi. Pada 2021, nilai yang diperoleh adalah sebesar 93,76.
Berdasar laporan KIP hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, tingkat partisipasi badan publik di tahun 2021 diikuti oleh 372 badan publik, terdiri dari tujuh kategori Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi dan Partai Politik.
Kenaikan tingkat partisipasi juga diikuti dengan badan publik yang masuk kualitas informatif yaitu sebanyak 122 badan publik. Jumlah ini melampaui target RPJMN tahun 2022 dengan target 98 badan publik yang informatif.
Lihat Juga :
