Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Pemda Harus Gelar Simulasi
Kamis, 13 Agustus 2020 - 10:49 WIB
Pemerintah sudah mulai membolehkan sekolah tatap muka di zona kuning dengan protokol kesehatan ketat. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakatnya siap jika sekolah tatap muka diberlakukan kembali. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan simulasi untuk akhirnya mengambil keputusan soal pembukaan sekolah.
Ia menjelaskan, semua komponen yang berkaitan dengan pembukaan sekolah harus melakukan simulasi prakondisi. "Kedua dilakukan timing yang tepat, ketiga dilakukan prioritas mana dulu, yang keempat koordinasi pusat dan daerah, kelima monitoring evaluasi," kata Wiku, dalam diskusi bertajuk Budaya Baru, Agar Pandemi Berlalu, Rabu (12/8). (Baca juga: Kemendikbud Ingin Perbanyak SMK di Kawasan Industri )
Pihaknya juga telah berkali-kali menyebutkan, tatap muka di sekolah harus dengan persetujuan orang tua. Selanjutnya, penting dipastikan transportasi menuju sekolah tersebut aman dari kerumunan.
"Jadi semua komponen itu harus dilakukan simulasi. Kalau semua sudah siap, baru dilaksanakan sekolah itu dibuka. Dan bertahap, mungkin dari 30 persen dulu atau kelasnya dibagi-bagi. Jadi tidak serta merta zona kuning dan hijau dibuka, langsung dibuka. Harus dilakukan simulasi," kata Wiku menambahkan. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Buku Praktek Pendidikan Tinggi di Masa COVID-19 )
Menurutnya, munculnya klaster baru semenjak dibukanya sekolah harus menjadi pembelajaran. Ia berharap, saat ini klaster-klaster baru tersebut bagian dari pembelajaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat. "Jangan terus diberitakan ini timbul klaster. Justru kita mengingatkan kembali semua pihak yang ingin membuka keputusannya ada di pimpinan daerah. Pengambilan keputusan itu bagaimana dari simulasi tadi," kata dia lagi.
Ia menjelaskan, semua komponen yang berkaitan dengan pembukaan sekolah harus melakukan simulasi prakondisi. "Kedua dilakukan timing yang tepat, ketiga dilakukan prioritas mana dulu, yang keempat koordinasi pusat dan daerah, kelima monitoring evaluasi," kata Wiku, dalam diskusi bertajuk Budaya Baru, Agar Pandemi Berlalu, Rabu (12/8). (Baca juga: Kemendikbud Ingin Perbanyak SMK di Kawasan Industri )
Pihaknya juga telah berkali-kali menyebutkan, tatap muka di sekolah harus dengan persetujuan orang tua. Selanjutnya, penting dipastikan transportasi menuju sekolah tersebut aman dari kerumunan.
"Jadi semua komponen itu harus dilakukan simulasi. Kalau semua sudah siap, baru dilaksanakan sekolah itu dibuka. Dan bertahap, mungkin dari 30 persen dulu atau kelasnya dibagi-bagi. Jadi tidak serta merta zona kuning dan hijau dibuka, langsung dibuka. Harus dilakukan simulasi," kata Wiku menambahkan. (Baca juga: Kemendikbud Luncurkan Buku Praktek Pendidikan Tinggi di Masa COVID-19 )
Menurutnya, munculnya klaster baru semenjak dibukanya sekolah harus menjadi pembelajaran. Ia berharap, saat ini klaster-klaster baru tersebut bagian dari pembelajaran masyarakat Indonesia untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat. "Jangan terus diberitakan ini timbul klaster. Justru kita mengingatkan kembali semua pihak yang ingin membuka keputusannya ada di pimpinan daerah. Pengambilan keputusan itu bagaimana dari simulasi tadi," kata dia lagi.
(mpw)
tulis komentar anda