Sekolah Swasta Kesulitan Dana, Pemerintah Diminta Prioritaskan BOS dan Honorer
Jum'at, 01 Mei 2020 - 14:43 WIB
Sebanyak 56% sekolah swasta dikabarkan mengalami masalah keuangan akibat terdampak wabah virus Corona atau Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sebanyak 56 persen sekolah swasta dikabarkan mengalami masalah keuangan akibat terdampak wabah virus Corona atau Covid-19 dan pembatasan sosial. Sehingga pemerintah diminta untuk membantu agar sekolah-sekolah tersebut tetap dapat beroperasi.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, pada prinsipnya, dalam situasi apapun, termasuk darurat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pendidikan harus tetap jalan.
"Karena pendidikan adalah hak yang melekat pada semua warga negara tanpa kecuali," ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Jumat (31/4/2020). (Baca juga: Terdampak Pandemi Corona, 56% Sekolah Swasta Alami Kesulitan Finansial)
Menurut Ubaid, jika dalam situasi darurat, tentu pendidikan diharapkan tetap berjalan, namun tetap harus menyesuakan dengan situasi dan kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Untuk itu harus ada skema dan kebijakan khusus dari pemerintah dalam membantu mereka.
Ubaid menilai, masalah kesulitan finansial yang dihadapi sekolah memang lengah dikawal pemerintah. Contohnya penyaluran dana bantuan operasional (BOS) yang kurang maksimal. Ia melihat banyak sekolah swasta yang belum menerima, sehingga mengganggu proses pembelajaran yang ada.
"Yang juga tak kala pentingnya adalah honor untuk para guru honorer. Guru-guru honorer ini juga kelompok yang sangat terdampak dalam situasi ini," ungkapnya.
Di sisi lain, kata Ubaid, birokrasi pencairannya masih dirasa berbelit-belit dan tidak fleksibel. "Harusnya ada terobosan birokrasi di kala pandemi semacam ini supaya tidak terkesan menghambat," tandasnya.
Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan, pada prinsipnya, dalam situasi apapun, termasuk darurat pandemi covid-19 seperti sekarang ini, pendidikan harus tetap jalan.
"Karena pendidikan adalah hak yang melekat pada semua warga negara tanpa kecuali," ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Jumat (31/4/2020). (Baca juga: Terdampak Pandemi Corona, 56% Sekolah Swasta Alami Kesulitan Finansial)
Menurut Ubaid, jika dalam situasi darurat, tentu pendidikan diharapkan tetap berjalan, namun tetap harus menyesuakan dengan situasi dan kondisi yang tidak normal seperti biasanya. Untuk itu harus ada skema dan kebijakan khusus dari pemerintah dalam membantu mereka.
Ubaid menilai, masalah kesulitan finansial yang dihadapi sekolah memang lengah dikawal pemerintah. Contohnya penyaluran dana bantuan operasional (BOS) yang kurang maksimal. Ia melihat banyak sekolah swasta yang belum menerima, sehingga mengganggu proses pembelajaran yang ada.
"Yang juga tak kala pentingnya adalah honor untuk para guru honorer. Guru-guru honorer ini juga kelompok yang sangat terdampak dalam situasi ini," ungkapnya.
Di sisi lain, kata Ubaid, birokrasi pencairannya masih dirasa berbelit-belit dan tidak fleksibel. "Harusnya ada terobosan birokrasi di kala pandemi semacam ini supaya tidak terkesan menghambat," tandasnya.
(maf)
tulis komentar anda