Orientasi Pendidikan RI Harus Antisipasi Percepatan Perubahan Dunia
Jum'at, 08 Mei 2020 - 17:49 WIB
Sementara, Ketua Umum ISPI dan Duta Besar RI untuk Uzebkistan, Prof Sunaryo Kartadinata menyebutkan bahwa peran pendidikan saat ini dalam konteks Indonesia Emas adalah menyiapkan manusia Indonesia masa depan yang akan hidup pada era 2045. Untuk menyiapkan manusia Indonesia yang unggul itu perlu dibangun tujuh kondisi.
Ketujuhnya adalah misi pendidikan, keutuhan mindset pendidikan, strategi kebudayaan, pendidikan kehidupan nyata, karakter dan budaya damai, guru pemikir dan kepemimpinan pedagogis transformatif. “Jika 7 kondisi tersebut telah kokoh, maka pada tahun 2045 nanti kita akan menjadi bangsa pendidikan, bangsa inovasi dan generasi emas," ujar mantan Rektor UPI ini yang juga dibeber juga dalam Webinar Pena Bakti bertema “Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045”.
Di sisi lain, Prof Nizam mengungkapkan hal senada. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud ini menjelaskan arah kebijakan dan strategi pemerintah untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas memang ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia nan berkulitas.
Pengembangan anak usia dini holistik integrative, afirmasi pendidikan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, profesionalisme adalah di antara poin yang dilakukan. Ada juga peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru; pembelajaran keterampilan abad 21; dan percepatan wajib belajar 12 tahun, di dalam rancangan dunia pendidikan nasional kini.
Sedang Prof Muhammad Ali mengutarakan dengan berbagai perubahan dan tantangan yang ada saat ini, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia. Kompetensi ini adalah kompetensi kognitif, kompetensi menggunakan teknologi digital, serta kompetensi afektif yaitu memiliki karakter. “Dan terakhir kompetensi survival yaitu kecakapan belajar sepanjang hayat,” ungkap Guru Besar UPI ini.
Terhadap program pendidikan pemerintah, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian memaparkan satu-satunya sektor yang mendapat proporsi anggaran dari APBN adalah sektor pendidikan, yaitu sebesar 20%. Namun dari anggaran itu pun tersebar ke berbagai sektor (18 lembaga dan kementerian), termasuk program Kartu Prakerja menggunakan dana yang berasal dari APBN fungsi pendidikan.
DPR ditegaskannya akan memastikan program ini berjalan baik dari sisi legislasi yaitu memastikan perundang-undangan yang dibuat berkualitas dan memastikan anggaran dialokasikan untuk program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.%MCEPASTEBIN%
Ketujuhnya adalah misi pendidikan, keutuhan mindset pendidikan, strategi kebudayaan, pendidikan kehidupan nyata, karakter dan budaya damai, guru pemikir dan kepemimpinan pedagogis transformatif. “Jika 7 kondisi tersebut telah kokoh, maka pada tahun 2045 nanti kita akan menjadi bangsa pendidikan, bangsa inovasi dan generasi emas," ujar mantan Rektor UPI ini yang juga dibeber juga dalam Webinar Pena Bakti bertema “Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045”.
Di sisi lain, Prof Nizam mengungkapkan hal senada. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud ini menjelaskan arah kebijakan dan strategi pemerintah untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas memang ditujukan untuk membentuk manusia Indonesia nan berkulitas.
Pengembangan anak usia dini holistik integrative, afirmasi pendidikan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, profesionalisme adalah di antara poin yang dilakukan. Ada juga peningkatan kualitas, pengelolaan dan penempatan guru; pembelajaran keterampilan abad 21; dan percepatan wajib belajar 12 tahun, di dalam rancangan dunia pendidikan nasional kini.
Sedang Prof Muhammad Ali mengutarakan dengan berbagai perubahan dan tantangan yang ada saat ini, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia. Kompetensi ini adalah kompetensi kognitif, kompetensi menggunakan teknologi digital, serta kompetensi afektif yaitu memiliki karakter. “Dan terakhir kompetensi survival yaitu kecakapan belajar sepanjang hayat,” ungkap Guru Besar UPI ini.
Terhadap program pendidikan pemerintah, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian memaparkan satu-satunya sektor yang mendapat proporsi anggaran dari APBN adalah sektor pendidikan, yaitu sebesar 20%. Namun dari anggaran itu pun tersebar ke berbagai sektor (18 lembaga dan kementerian), termasuk program Kartu Prakerja menggunakan dana yang berasal dari APBN fungsi pendidikan.
DPR ditegaskannya akan memastikan program ini berjalan baik dari sisi legislasi yaitu memastikan perundang-undangan yang dibuat berkualitas dan memastikan anggaran dialokasikan untuk program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.%MCEPASTEBIN%
(kri)
tulis komentar anda