Pendidikan Pesantren Tak Bisa Sepenuhnya Virtual, Perlu Kebijakan Khusus

“Jika tiga langkah ini telah dilakukan maka pengasuh pesantren juga harus mempunyai langkah tegas untuk membatasi aktivitas santri sehingga tidak berinteraksi dengan pihak di luar pesantren yang berpotensi menjadi carrier wabah Covid-19,” katanya.

Langkah-langkah tersebut, lanjut Marwan, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus bagi pengaktifan kembali pesantren.

Menurut dia, ada banyak skema penganggaran yang bisa diambil seperti dari alokasi anggaran pemulihan ekonomi atau pos lain yang dipersiapkan untuk mitigasi dampak Covid-19.

“Kami menilai pengalokasian anggaran khusus untuk pemulihan kegiatan belajar mengajar di pesantren layak dilakukan karena bagaimanapun juga kita tidak ingin pendidikan di pesantren menjadi terhenti karena wabah Corona,” katanya.

Dia juga meminta peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi para santri untuk bisa kembali ke pesantren mereka. Banyak para santri dari pelosok Nusantara yang harus belajar ke luar daerah. Mereka membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit jika ingin kembali ke pesantren.

“Di sinilah peran dari pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas transportasi bagi para santri agar bisa kembali ke pesantren dan melanjutkan proses belajar mereka,” tuturnya.