Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Minta Pemprov Jateng Tak Gegabah

Minggu, 02 Agustus 2020 - 20:56 WIB
loading...
Pembelajaran Tatap Muka, Dewan Minta Pemprov Jateng Tak Gegabah
Rindu sekolah di tengah masa pendemi COVID-19, sejumlah siswa SD di Ciamis, Jawa Barat, melakukan kegiatan belajar mengajar . Foto/Dok/SINDOnews
A A A
SEMARANG - Kalangan DPRD Jateng meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tak gegabah. Hal itu berkaitan dengan rencana pembelajaran tatap muka bagi siswa di sekolah di tengah pandemi COVID-19.

Anggota DPRD Jateng Fraksi Gerindra, Yudi Indras Wiendarto mengatakan, jika benar direalisasikan, kebijakan itu dinilai sangat membahayakan siswa. Apalagi saat ini angka kasus COVID-19 di Jawa Tengah masih terus naik. (Baca juga: Jangan Terburu Buka Sekolah, Kurikulum Adaptif Harus Disiapkan )

“Jika kemarin-kemarin sewaktu jumlah kasus masih sedikit, KBM (kegiatan belajar mengajar) dibuat daring, eh saat ini ketika kasus melonjak justru akan dibuat tatap muka. Saya kira tidak pas,” tegas Yudi, Minggu (2/7/2020).

Menurutnya, COVID-19 tak hanya rentan pada orang dengan usia tua atau yang sudah punya penyakit bawaaan. Namun juga rentan menyerang anak-anak. Justru anak-anak bisa menjadi orang tanpa gejala dan menularkan COVID-19 pada orang di lingkungannya. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat )

“Pembelajaran daring memang tak efektif jika dibandingkan pembelajaran tatap muka antara guru dan murid. Namun, pembelajaran tatap muka dinilai membahayakan kesehatan siswa. Pembelajaran tatap muka bisa saja dilakukan dengan catatan angka kasus COVID-19 menurun atau setidaknya tak mengalami lonjakan,” jelas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra ini.

Ia menyampaikan, solusinya adalah memberikan materi pembelajaran daring dengan lebih baik. Sambil menunggu vaksin yang sedang dibuat oleh pemerintah. Harapannya awal 2021 sudah tersedia.

“Konten harus lebih kreatif dan menarik. Guru juga harus diberikan kemampuan itu. Fokusnya lebih dulu pada konten yang lebih baik,” tandasnya. (Baca juga: KPAI Dorong Dana Desa Bisa Bantu PJJ )

Sebelumnya, perihal keterbatasan gawai dan kuota internet, pihaknya juga telah mengusulkan agar dana BOS digunakan untuk pengadaan keduanya. Lantaran gawai dan kuota internet masuk dalam sarana-prasarana belajar siswa.
(mpw)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.3998 seconds (0.1#10.140)