Intensifkan Budaya Baca dan Literasi, Perpusnas Ajukan Tambahan Dana Rp375 Miliar
loading...
A
A
A
Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, infrastruktur juga menjadi bagian yang penting dan perlu diupayakan oleh Perpusnas dalam menanggulangi jumlah koleksi Perpusnas dari pelaksanaan UU SSKCKR.
“Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa, jadi harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik,” tegasnya.
Baca juga: Perpusnas Dorong Pertumbuhan Akademi Literasi untuk Tingkatkan Minat Membaca
Wakil Ketua Komisi X DRP RI Hetifah Sjaifudian menyoroti program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi kondisi perpustakaan sekolah yang masih sangat kurang di berbagai daerah.
“Begitu juga dengan pengadaan koleksi bahan perpustakaan perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya tersebut.
Meski begitu, menurutnya, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas agar memberikan penjelasan dan data lebih rinci untuk disampaikan dalam RDP mendatang.
“Karena karya yang diserahkan ke Perpusnas ini kan merupakan kekayaan intelektual bangsa, jadi harus disimpan dan didokumentasikan dengan baik,” tegasnya.
Baca juga: Perpusnas Dorong Pertumbuhan Akademi Literasi untuk Tingkatkan Minat Membaca
Wakil Ketua Komisi X DRP RI Hetifah Sjaifudian menyoroti program Perpusnas yang sudah dilaksanakan selama ini. Terkait pengembangan perpustakaan sekolah, dirinya meminta Perpusnas untuk terus berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengatasi kondisi perpustakaan sekolah yang masih sangat kurang di berbagai daerah.
“Begitu juga dengan pengadaan koleksi bahan perpustakaan perlu mengikuti tren dan kita juga sepakat bahwa koleksi digital itu penting. Namun koleksi buku tercetak juga masih menjadi kekuatan kita,” ungkap legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya tersebut.
Meski begitu, menurutnya, saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari peran perpustakaan sebagai sentra literasi yang juga merupakan cerminan kemajuan sebuah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas agar memberikan penjelasan dan data lebih rinci untuk disampaikan dalam RDP mendatang.
(nnz)