Kementerian PANRB Tetapkan Perpusnas Jadi Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik

Yang terakhir, terkait kompetensi dan kinerja SDM. Dia menjelaskan harus ada pembangunan kapasitas lembaga Perpusnas yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring sehingga tercipta kolaborasi antarperpustakaan serta lembaga penyedia informasi dan pengetahuan.

Terkait layanan, dia menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif. Perpusnas sebagai lembaga pelayanan publik harus dapat menghargai perbedaan masyarakat, menghormati keberagaman, dan berempati terhadap perbedaan dan keberagaman tersebut.

“Kita memastikan masyarakat di mana pun berada, dengan kondisi psikologis dan fisiologis apa pun tetap harus bisa mendapatkan layanan pengetahuan sebagai hak warga negara,” tuturnya.

Ke depan, sebagai tindak lanjut penetapan Perpusnas menjadi Hub JIPP, pihaknya akan menyusun dan mengintegrasikan hal tersebut ke roadmap reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan.

“Kita harus segera susun dan kita integrasikan ke dalam Renstra (rencana strategis) Perpusnas 2025-2029. Jadi bisa terintegrasi dengan program dan kegiatan kita lima tahun ke depan,” pungkasnya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata untuk mewujudkan pelayanan publik.

Merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat, maka harus ditopang oleh pemerintah digital berbasis data.

“New Zealand, Singapura, Swedia, dan seterusnya adalah negara-negara terbaik dunia di mana kehadiran birokrasinya menjadi lebih efektif dengan kehadiran electronic government yang tinggi. Mudah-mudahan nilai electronic government kita naik terus, sehingga kita segera bisa menghadirkan dampak buat masyarakat,” ungkapnya.

Sebagai informasi, peringkat Electronic Government Development Index Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat 107 sementara pada 2024 naik ke peringkat 64.

Selain penetapan 20 Hub JIPP, kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pelayanan publik, soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penetapan 139 MPP Digital (MPPD).