Ketua DPR-PGRI Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer Menjadi ASN
Senin, 29 November 2021 - 11:25 WIB
loading...
Guru Honorer. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi komitmen mengawal dan memperjuangkan nasib jutaan guru honorer yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) atau pun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitasnya sebagai pendidik.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian terkait dan juga legislatif, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi X DPR dalam upayanya meningkatkan kualitas serta bersama-sama mencari solusi dalam berbagai persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan," kata Prof Dr Unifah Rosyidi di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Baca juga: Angkat Guru Honorer, Ketua DPR Diminta Inisiasi Pertemuan Pemerintah-Pihak Terkait
Dalam kesempatan tersebut, Unifah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemangku kebijakan baik pemerintah dan DPR. PB PGRI berharap seleksi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih berkeadilan dan formasi PNS segera dibuka kembali.
Selain itu, tambahnya, PB PGRI mendorong adanya deregulasi penyelenggaraan pendidikan. Dia melanjutkan, sertifikasi guru dalam jabatan harus disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen. "Ini kita akan kawal bersama, akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan Ketua DPR juga bisa mendorong ini," terangnya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian terkait dan juga legislatif, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi X DPR dalam upayanya meningkatkan kualitas serta bersama-sama mencari solusi dalam berbagai persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan," kata Prof Dr Unifah Rosyidi di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Baca juga: Angkat Guru Honorer, Ketua DPR Diminta Inisiasi Pertemuan Pemerintah-Pihak Terkait
Dalam kesempatan tersebut, Unifah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemangku kebijakan baik pemerintah dan DPR. PB PGRI berharap seleksi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih berkeadilan dan formasi PNS segera dibuka kembali.
Selain itu, tambahnya, PB PGRI mendorong adanya deregulasi penyelenggaraan pendidikan. Dia melanjutkan, sertifikasi guru dalam jabatan harus disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen. "Ini kita akan kawal bersama, akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan Ketua DPR juga bisa mendorong ini," terangnya.
Lihat Juga :
