Ketua DPR-PGRI Komitmen Perjuangkan Nasib Guru Honorer Menjadi ASN
loading...
Guru Honorer. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyidi komitmen mengawal dan memperjuangkan nasib jutaan guru honorer yang belum berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) atau pun Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitasnya sebagai pendidik.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian terkait dan juga legislatif, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi X DPR dalam upayanya meningkatkan kualitas serta bersama-sama mencari solusi dalam berbagai persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan," kata Prof Dr Unifah Rosyidi di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Unifah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemangku kebijakan baik pemerintah dan DPR. PB PGRI berharap seleksi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih berkeadilan dan formasi PNS segera dibuka kembali.
Selain itu, tambahnya, PB PGRI mendorong adanya deregulasi penyelenggaraan pendidikan. Dia melanjutkan, sertifikasi guru dalam jabatan harus disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen. "Ini kita akan kawal bersama, akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan Ketua DPR juga bisa mendorong ini," terangnya.
Unifah juga menyerukan tidak adanya penghentian sepihak penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) karena itu sangat merugikan para guru. Di sisi lain dia meminta kenaikan pangkat bagi guru yang tidak dipersulit. "Dan pelatihan yang terus menerus bagi setiap guru agar mutu pendidikan semakin meningkat dari waktu ke waktu," ujarnya.
Senada, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru, khususnya nasib guru honorer. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
"DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegas Puan.
Untuk mengurangi kekurangan guru, DPR mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian terkait dan juga legislatif, khususnya Ketua DPR Puan Maharani dan Komisi X DPR dalam upayanya meningkatkan kualitas serta bersama-sama mencari solusi dalam berbagai persoalan guru, pendidik dan tenaga kependidikan," kata Prof Dr Unifah Rosyidi di Jakarta, Minggu (28/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Unifah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemangku kebijakan baik pemerintah dan DPR. PB PGRI berharap seleksi guru melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih berkeadilan dan formasi PNS segera dibuka kembali.
Selain itu, tambahnya, PB PGRI mendorong adanya deregulasi penyelenggaraan pendidikan. Dia melanjutkan, sertifikasi guru dalam jabatan harus disesuaikan dengan UU Guru dan Dosen. "Ini kita akan kawal bersama, akan kita komunikasikan dengan pihak terkait, pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan Ketua DPR juga bisa mendorong ini," terangnya.
Unifah juga menyerukan tidak adanya penghentian sepihak penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) karena itu sangat merugikan para guru. Di sisi lain dia meminta kenaikan pangkat bagi guru yang tidak dipersulit. "Dan pelatihan yang terus menerus bagi setiap guru agar mutu pendidikan semakin meningkat dari waktu ke waktu," ujarnya.
Senada, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan terus mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait guru, khususnya nasib guru honorer. Salah satu fungsi pengawasan DPR dalam masa sidang ini diarahkan kepada pengawasan terhadap program satu juta guru PPPK pada tahun ini.
"DPR akan memastikan pendistribusian guru secara merata agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya,” tegas Puan.
Untuk mengurangi kekurangan guru, DPR mendorong agar kuota pengangkatan guru honorer sebagai ASN diperbanyak. Puan menilai pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi anggaran terhadap hal yang belum terlalu penting agar dananya bisa dialokasikan untuk penambahan guru.
Lihat Juga :
