Menahan Tangis di Depan Anggota DPR, Guru: Jangan Jadikan Kami Mainan
Kamis, 10 Februari 2022 - 13:40 WIB
loading...
Sejumlah forum guru honorer menyampaikan keluh kesah mereka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah forum guru honorer kembali mendatangi Kompleks Parlemen Senayan. Kali ini, mereka menyampaikan keluh kesah mereka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR. Karena Komisi II merupakan mitra kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+), Lina Kurniati mengadukan bahwa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( P3K ) yang ada di daerah tidak sesuai dengan anggaran untuk menggaji mereka. Itu semua karena alokasi APBD yang diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 27/2021 tidak dapat mencukupi honor P3K daerah.
Baca juga: Seleksi Guru PPPK Tahap III:Kemendikbudristek Masih Lakukan Pembahasan dengan Panselnas
“Contoh di kabupaten Garut, anggaran P3K 2021 digunakan untuk penggajian ASN P3K lulusan 2019. Ketika jumlah anggaran dr Kemenkeu 2021 benar adanya dan tidak sesuai dengan jumlah formasi P3K, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian, haruskah pemda menutupi kekurangan tersebut dari APBD,” ungkapnya di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Kemudian, sambung Lina, berdasarkan resume RDP dengan DPRD Kabupaten, APBD berkurang setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum (DAU) memang turun tapi tidak bisa dipakai untuk apa pun karena peruntukkannya untuk menggaji P3K. Dan karena jumlahnya kurang, pemda pasti sangat keberatan karena kekurangannya sangat besar.
“Saya mohon, saya mohon dengan sangat, atas nama tenaga honorer, guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, mau yang lulus passing grade, atau pun yang belum lulus passing grade, kami mentransfer ilmu. Pak, Bu, tolong sampaikan aspirasi kami,” pintanya.
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK 35+), Lina Kurniati mengadukan bahwa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( P3K ) yang ada di daerah tidak sesuai dengan anggaran untuk menggaji mereka. Itu semua karena alokasi APBD yang diatur dalam Peraturan Mendagri (Permendagri) No. 27/2021 tidak dapat mencukupi honor P3K daerah.
Baca juga: Seleksi Guru PPPK Tahap III:Kemendikbudristek Masih Lakukan Pembahasan dengan Panselnas
“Contoh di kabupaten Garut, anggaran P3K 2021 digunakan untuk penggajian ASN P3K lulusan 2019. Ketika jumlah anggaran dr Kemenkeu 2021 benar adanya dan tidak sesuai dengan jumlah formasi P3K, dengan kata lain tidak bisa menutupi kekurangan pembayaran penggajian, haruskah pemda menutupi kekurangan tersebut dari APBD,” ungkapnya di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Kemudian, sambung Lina, berdasarkan resume RDP dengan DPRD Kabupaten, APBD berkurang setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum (DAU) memang turun tapi tidak bisa dipakai untuk apa pun karena peruntukkannya untuk menggaji P3K. Dan karena jumlahnya kurang, pemda pasti sangat keberatan karena kekurangannya sangat besar.
“Saya mohon, saya mohon dengan sangat, atas nama tenaga honorer, guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, mau yang lulus passing grade, atau pun yang belum lulus passing grade, kami mentransfer ilmu. Pak, Bu, tolong sampaikan aspirasi kami,” pintanya.
Lihat Juga :
