Pakar Hukum: Uji Publik RUU Sisdiknas Sudah Sesuai Perundangan
Kamis, 24 Februari 2022 - 21:08 WIB
loading...
Pakar hukum Universitas Airlangga, M Hadi Subhan menilai proses uji publik RUU Sisdiknas yang dilakukan Kemendikbudristek dinilai sudah tepat. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Proses uji publik Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional ( RUU Sisdiknas ) yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dinilai sudah tepat. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Pembentukan Undang-Undang.
Pakar hukum Universitas Airlangga, M Hadi Subhan menjelaskan, proses penyusunan RUU Sisdiknas sudah sesuai prosedur. Pertama, pemerintah telah menyiapkan dengan baik naskah akademik. Kedua, pemerintah sudah melakukan pembahasan secara internal dengan mengundang para pakar dan para pemangku kepentingan terkait. Ketiga, pemerintah telah melakukan uji publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Saya pikir RUU sisdiknas yang baru ini sudah on the right track sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada yang melenceng," kata Hadi saat dihubungi wartawan, Kamis (24/2/2022).
Baca juga: Revisi UU Sisdiknas Diminta Segera Dibahas
Dalam proses penyusunan naskah akademik RUU Sisdiknas, pemerintah telah empat kali menjalankan uji publik, baik yang digagas Kemendikbudristek maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan pakar, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi. Hadi menjelaskan, partisipasi publik bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sebab, undang-undang ini nantinya akan berlaku bagi masyarakat.
"Jadi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Ada dua hal fungsi uji publik ini, pertama adalah untuk diseminasi aturan dan yang kedua adalah untuk menyerap aspirasi dari bawah ke atas begitu," kata Hadi.
Pakar hukum Universitas Airlangga, M Hadi Subhan menjelaskan, proses penyusunan RUU Sisdiknas sudah sesuai prosedur. Pertama, pemerintah telah menyiapkan dengan baik naskah akademik. Kedua, pemerintah sudah melakukan pembahasan secara internal dengan mengundang para pakar dan para pemangku kepentingan terkait. Ketiga, pemerintah telah melakukan uji publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Saya pikir RUU sisdiknas yang baru ini sudah on the right track sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada yang melenceng," kata Hadi saat dihubungi wartawan, Kamis (24/2/2022).
Baca juga: Revisi UU Sisdiknas Diminta Segera Dibahas
Dalam proses penyusunan naskah akademik RUU Sisdiknas, pemerintah telah empat kali menjalankan uji publik, baik yang digagas Kemendikbudristek maupun Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan pakar, organisasi masyarakat, serta organisasi profesi. Hadi menjelaskan, partisipasi publik bertujuan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Sebab, undang-undang ini nantinya akan berlaku bagi masyarakat.
"Jadi masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Ada dua hal fungsi uji publik ini, pertama adalah untuk diseminasi aturan dan yang kedua adalah untuk menyerap aspirasi dari bawah ke atas begitu," kata Hadi.
Lihat Juga :
