Penting, Begini Aturan Tunjangan Guru Non ASN di RUU Sisdiknas
loading...
A
A
A
Namun, untuk pendanaannya, pemerintah akan meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu yayasan dalam menyediakan penghasilan yang layak bagi guru-gurunya. Hal itu terkandung secara eksplisit di Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) RUU Sisdiknas.
Baca juga: 14.979 Siswa Ikuti Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi, Cek Link Pengumuman di Sini
Disebutkan juga, jika yayasan tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan penghasilan yang layak bagi guru-gurunya, maka dapat memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 PP Pengupahan mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan mengenai pengupahan dikenai sanksi antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan, dan pembekuan kegiatan.
Dengan sudah berlakunya UU ASN dan UU Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya, justru guru bisa lebih tenang karena pelindungan dari pemerintah lebih pasti dan lebih jelas. Demikian dikutip dari laman sisdiknas.kemdikbud.go.id.
Diketahui, pada 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan No. 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan MK tersebut. Dengan demikian UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2023, demikian juga dengan semua PP turunannya termasuk PP Pengupahan.
Jika sampai tanggal 25 November 2023 nanti pemerintah belum melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja serta turunannya termasuk PP Pengupahan tidak berlaku lagi. Bila itu yang terjadi, maka pengaturan penghasilan guru swasta tetap akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan turunan UU Ketenagakerjaan.
Baca juga: 14.979 Siswa Ikuti Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Provinsi, Cek Link Pengumuman di Sini
Disebutkan juga, jika yayasan tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan penghasilan yang layak bagi guru-gurunya, maka dapat memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 PP Pengupahan mengatur bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan mengenai pengupahan dikenai sanksi antara lain berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan, dan pembekuan kegiatan.
Dengan sudah berlakunya UU ASN dan UU Ketenagakerjaan serta peraturan turunannya, justru guru bisa lebih tenang karena pelindungan dari pemerintah lebih pasti dan lebih jelas. Demikian dikutip dari laman sisdiknas.kemdikbud.go.id.
Diketahui, pada 25 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi melalui keputusan No. 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil UU Cipta Kerja pada tanggal 25 November 2021 menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan MK tersebut. Dengan demikian UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2023, demikian juga dengan semua PP turunannya termasuk PP Pengupahan.
Jika sampai tanggal 25 November 2023 nanti pemerintah belum melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja serta turunannya termasuk PP Pengupahan tidak berlaku lagi. Bila itu yang terjadi, maka pengaturan penghasilan guru swasta tetap akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan peraturan turunan UU Ketenagakerjaan.
(nnz)
Explore More