Ratusan Guru dan Pakar Komitmen Kembangkan Potensi Siswa, Ini Tantangannya
loading...
A
A
A
“Misalnya guru mengajak siswa ke tempat agrowisata atau ke damkar untuk belajar tentang alam atau profesi. Guru sejarah perlu membawa anak didiknya ke museum," ungkap Abdul Jamal.
Jamal merujuk pada pengalamannya ketika berada di Dinas Tenaga Kerja, di mana banyak lulusan ternyata tidak siap bekerja. “Dulu pernah membuat lowongan kerja. Dari 3.000 lowongan hanya terisi 20% saja," jelasnya.
Rata-rata para lulusan tersebut tidak diterima karena kurangnya pendidikan karakter dan keterampilan yang disyaratkan dunia industri. Di sini memang masih terjadi gap link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. “Ini perlu dijembatani dengan lulusan sekolah yang berkualitas dan diperlukan oleh industri," jelasnya.
FGD juga memunculkan tantangan kekurangan pengawas di sejumlah daerah. Misalnya Kabupaten Siak hanya memiliki 8 pengawas yang harus mengawasi 110 sekolah. Ditambah lagi kondisi medan geografis beragam. Selain jauh, ada sekolah yang tempatnya tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai.
“Tidak lama lagi, 3 pengawas akan memasuki usia pensiun. Jadi nanti kami hanya punya 5 pengawas saja,” ungkap Fakhrurrozi. Akibatnya, pengawas hanya difokuskan untuk tiga program, yaitu program satuan pendidikan, tata kelola dan pembelajaran.
Sementara itu, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation mengaku sangat senang dapat mendengarkan sudut pandang dari para pemangku kepentingan di Riau. Dia memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran untuk terwujudnya sebaran pendidikan berkualitas.
“Menteri Pendidikan selalu bilang tentang pentingnya perubahan mindset. Hal ini karena kalau mindset manusianya tidak berubah, apa pun kurikulumnya semua itu hanya akan berakhir di atas meja,” jelasnya.
FGD ini dihadiri oleh 10 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Riau, mulai guru, kepala sekolah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya FGD serupa juga telah dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Jambi. Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Riau maupun daerah lainya akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
Jamal merujuk pada pengalamannya ketika berada di Dinas Tenaga Kerja, di mana banyak lulusan ternyata tidak siap bekerja. “Dulu pernah membuat lowongan kerja. Dari 3.000 lowongan hanya terisi 20% saja," jelasnya.
Rata-rata para lulusan tersebut tidak diterima karena kurangnya pendidikan karakter dan keterampilan yang disyaratkan dunia industri. Di sini memang masih terjadi gap link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha. “Ini perlu dijembatani dengan lulusan sekolah yang berkualitas dan diperlukan oleh industri," jelasnya.
FGD juga memunculkan tantangan kekurangan pengawas di sejumlah daerah. Misalnya Kabupaten Siak hanya memiliki 8 pengawas yang harus mengawasi 110 sekolah. Ditambah lagi kondisi medan geografis beragam. Selain jauh, ada sekolah yang tempatnya tidak memiliki infrastruktur jalan yang memadai.
“Tidak lama lagi, 3 pengawas akan memasuki usia pensiun. Jadi nanti kami hanya punya 5 pengawas saja,” ungkap Fakhrurrozi. Akibatnya, pengawas hanya difokuskan untuk tiga program, yaitu program satuan pendidikan, tata kelola dan pembelajaran.
Sementara itu, Margaretha Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation mengaku sangat senang dapat mendengarkan sudut pandang dari para pemangku kepentingan di Riau. Dia memberikan apresiasi atas berbagai ide dan pemikiran untuk terwujudnya sebaran pendidikan berkualitas.
“Menteri Pendidikan selalu bilang tentang pentingnya perubahan mindset. Hal ini karena kalau mindset manusianya tidak berubah, apa pun kurikulumnya semua itu hanya akan berakhir di atas meja,” jelasnya.
FGD ini dihadiri oleh 10 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan di Riau, mulai guru, kepala sekolah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Dinas Pendidikan hingga pemerintah daerah.
Sebelumnya FGD serupa juga telah dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, dan Jambi. Seluruh kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di Provinsi Riau maupun daerah lainya akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.
(mpw)