Mendikbud Tegaskan Tidak Memiliki Rencana PJJ Permanen
loading...
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menegaskan tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menegaskan tatap muka adalah model pembelajaran terbaik yang tidak bisa digantikan. Kemendikbud memastikan tidak memiliki rencana mempermanenkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai satu-satunya model belajar mengajar di semua sekolah.
Menurut Mendikbud, penjelasan ini sekaligus untuk mengklarifikasi berbagai kesalahpahaman yang muncul di masyarakat terkait PJJ. “Pembelajaran tatap muka masih yang terbaik dan tidak bisa diganti. Ke depan pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif di masa pandemi COVID-19 ini,” tegas Nadiem kepada wartawan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Baca juga: PJJ Tahun Ajaran Baru, Panja PJJ DPR Minta Pemerintah Lakukan 4 Hal)
Menurut dia, banyak yang salah paham dengan apa yang ia sampaikan beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen. Padahal, tidak ada satupun pihak di Kemendikbud yang menginginkan PJJ. Semua pemangku kebijakan tetap menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika COVID-19 telah mereda.
Nadiem berharap pihak sekolah dapat mengoptimalkan elemen-elemen teknologi seperti yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 demi menunjang proses pembelajaran tatap muka. “Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menyatakan makna PJJ permanen yang disampaikan Mendikbud tidak berarti menghapus model tatap muka. “Yang Saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah kita harus maksimalkan teknologi yang sudah dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar,” terang Hetifah.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Kemendikbud memang diminta menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses dunia pendidikan terhadap teknologi. Di antaranya memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai untuk menghindari kesenjangan. (Baca juga: Tantangan Tahun Ajaran Baru: PJJ dan Mendekatkan Guru dengan Siswa Baru)
Hetifah menjelaskan, Kemendikbud telah menuangkan berbagai strategi itu dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud merancang kerja sama dengan provider dalam membuat paket subsidi internet serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT PLN untuk menyediakan akses internet serta listrik yang merata untuk menunjang proses pembelajaran.
Menurut Mendikbud, penjelasan ini sekaligus untuk mengklarifikasi berbagai kesalahpahaman yang muncul di masyarakat terkait PJJ. “Pembelajaran tatap muka masih yang terbaik dan tidak bisa diganti. Ke depan pembelajaran tatap muka akan semakin diperkuat dengan kombinasi pemanfaatan teknologi yang sudah diterapkan secara masif di masa pandemi COVID-19 ini,” tegas Nadiem kepada wartawan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Baca juga: PJJ Tahun Ajaran Baru, Panja PJJ DPR Minta Pemerintah Lakukan 4 Hal)
Menurut dia, banyak yang salah paham dengan apa yang ia sampaikan beberapa waktu lalu terkait PJJ permanen. Padahal, tidak ada satupun pihak di Kemendikbud yang menginginkan PJJ. Semua pemangku kebijakan tetap menghendaki siswa bisa segera kembali ke sekolah dan belajar secara tatap muka jika COVID-19 telah mereda.
Nadiem berharap pihak sekolah dapat mengoptimalkan elemen-elemen teknologi seperti yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 demi menunjang proses pembelajaran tatap muka. “Interaksi guru dan murid akan menjadi lebih dinamis dengan dukungan teknologi. Bukan PJJ akan diimplementasikan selamanya saat COVID-19 sudah tidak ada lagi,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian juga menyatakan makna PJJ permanen yang disampaikan Mendikbud tidak berarti menghapus model tatap muka. “Yang Saya tangkap dari pernyataan tersebut adalah kita harus maksimalkan teknologi yang sudah dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar,” terang Hetifah.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, Kemendikbud memang diminta menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses dunia pendidikan terhadap teknologi. Di antaranya memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi yang memadai untuk menghindari kesenjangan. (Baca juga: Tantangan Tahun Ajaran Baru: PJJ dan Mendekatkan Guru dengan Siswa Baru)
Hetifah menjelaskan, Kemendikbud telah menuangkan berbagai strategi itu dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Dalam peta jalan tersebut, Kemendikbud merancang kerja sama dengan provider dalam membuat paket subsidi internet serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan PT PLN untuk menyediakan akses internet serta listrik yang merata untuk menunjang proses pembelajaran.
(kri)
Lihat Juga :
