4 Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Balik Penghapusan Ambang Batas Capres 20 Persen
Jum'at, 03 Januari 2025 - 15:38 WIB
Dikutip dari laman UIN SUKA, sidang ke VII atas judicial review Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 ternyata diajukan oleh empat Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Keempat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, dan Tsalis Khoirul Fatna, yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, serta Faisal Nasirul Haq dari Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021.
Baca juga: Pendidikan 2 Hakim MK yang Dissenting Opinion dalam Putusan Presidential Threshold
Tsalis Khoirul Fatna selaku Pemohon IV pada sidang perdana pengajuan gugatan pada Juli 2024 lalu, dikutip dari laman MK, menyatakan, prinsip "one man one vote one value" tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "one value" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama.
Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi.
Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional.
Baca juga: Mengamati Posisi Duduk Anwar Usman Paman Gibran Paling Ujung pada Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Status pemohon yang masih mahasiswa inilah yang menyebabkan dua hakim konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh beda pendapat atau dissenting opinion.
Keempat mahasiswa tersebut adalah Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, dan Tsalis Khoirul Fatna, yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, serta Faisal Nasirul Haq dari Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021.
Baca juga: Pendidikan 2 Hakim MK yang Dissenting Opinion dalam Putusan Presidential Threshold
Tsalis Khoirul Fatna selaku Pemohon IV pada sidang perdana pengajuan gugatan pada Juli 2024 lalu, dikutip dari laman MK, menyatakan, prinsip "one man one vote one value" tersimpangi oleh adanya presidential threshold. Hal ini menimbulkan penyimpangan pada prinsip "one value" karena nilai suara tidak selalu memiliki bobot yang sama.
Idealnya, nilai suara seharusnya mengikuti periode pemilihan yang bersangkutan. Namun, dalam kasus presidential threshold, nilai suara digunakan untuk dua periode pemilihan, yang dapat mengarah pada distorsi representasi dalam sistem demokrasi.
Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau penyimpangan pada prinsip asas periodik, dimana nilai suara seharusnya mengikuti setiap periode pemilihan secara proporsional.
Baca juga: Mengamati Posisi Duduk Anwar Usman Paman Gibran Paling Ujung pada Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Status pemohon yang masih mahasiswa inilah yang menyebabkan dua hakim konstitusi yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh beda pendapat atau dissenting opinion.
Lihat Juga :
tulis komentar anda