Jutaan Siswa Tak Terjangkau Kuota Internet Gratis
Rabu, 23 September 2020 - 08:01 WIB
Sedangkan bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat yang dikirim secara bersamaan pada November akan berlaku selama 75 hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.
Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk satu nomor ponsel setiap bulannya.
Ainun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memantau pelaksanaan pengadaan bantuan tersebut. “Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kemendikbud,” ujarnya.
Umumkan ke Publik
Melihat masih banyak kelemahan, pemerintah dinilai harus membuat pemetaan yang komprehensif untuk mendukung PJJ daring. Bantuan kuota memang perlu, namun perlu dipikirkan nasib siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki gawai ataupun daerahnya yang kesulitan sinyal. (Baca juga: Terbuki, Kunyit Mampu Meredakan Nyeris Sendi)
Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menuturkan, pihaknya mengapresiasi keputusan Kemendikbud soal alokasi anggaran Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet selama empat bulan.
Retno menuturkan, pengumuman terbuka kepada publik terkait jumlah nomor ponsel, baik itu siswa, guru, dosen, dan mahasiswa yang terdaftar dan terisi pulsa wajib dilakukan. Hal itu ini penting agar Kemendikbud dapat melakukan diskresi dengan cara sisa anggaran dialihkan dan digunakan untuk memaksimalkan proses Belajar Dari Rumah (BDR) di semua daerah.
“Sisa anggaran dapat digunakan untuk pembelian fasilitas daring seperti gawai dan komputer tablet kepada pihak sekolah. Pihak sekolah nanti yang akan meminjamkan kepada siswa jika tidak memiliki gawai untuk belajar daring,” katanya kepada KORAN SINDO.
Selain itu, pemetaan juga diperlukan agar jika masih ada sisa anggaran Kemendikbud bisa mengalihkan untuk pengadaan alat-alat penguat sinyal pada wilayah yang sulit sinyal.
Layanan pembelajaran luar jaringan (luring) menurut dia juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Jika dilakukan pemetaan, maka masalah dan kebutuhan akan terlihat jelas. Dengan begitu, anggaran triliunan bisa dialokasikan untuk mengadakan apa yang kurang, tidak hanya pembelian gawai dan pengadaan jaringan internet, namun bisa pula mendukung transportasi untuk para guru kunjung. Juga, dukungan pada penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. (Baca juga: Suarez Murka karena Merasa Dibohongi Barcelona)
Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk satu nomor ponsel setiap bulannya.
Ainun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan memantau pelaksanaan pengadaan bantuan tersebut. “Apabila terdapat indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada Kemendikbud,” ujarnya.
Umumkan ke Publik
Melihat masih banyak kelemahan, pemerintah dinilai harus membuat pemetaan yang komprehensif untuk mendukung PJJ daring. Bantuan kuota memang perlu, namun perlu dipikirkan nasib siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki gawai ataupun daerahnya yang kesulitan sinyal. (Baca juga: Terbuki, Kunyit Mampu Meredakan Nyeris Sendi)
Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menuturkan, pihaknya mengapresiasi keputusan Kemendikbud soal alokasi anggaran Rp7,2 triliun untuk subsidi pulsa dan kuota internet selama empat bulan.
Retno menuturkan, pengumuman terbuka kepada publik terkait jumlah nomor ponsel, baik itu siswa, guru, dosen, dan mahasiswa yang terdaftar dan terisi pulsa wajib dilakukan. Hal itu ini penting agar Kemendikbud dapat melakukan diskresi dengan cara sisa anggaran dialihkan dan digunakan untuk memaksimalkan proses Belajar Dari Rumah (BDR) di semua daerah.
“Sisa anggaran dapat digunakan untuk pembelian fasilitas daring seperti gawai dan komputer tablet kepada pihak sekolah. Pihak sekolah nanti yang akan meminjamkan kepada siswa jika tidak memiliki gawai untuk belajar daring,” katanya kepada KORAN SINDO.
Selain itu, pemetaan juga diperlukan agar jika masih ada sisa anggaran Kemendikbud bisa mengalihkan untuk pengadaan alat-alat penguat sinyal pada wilayah yang sulit sinyal.
Layanan pembelajaran luar jaringan (luring) menurut dia juga membutuhkan dukungan anggaran pemerintah. Jika dilakukan pemetaan, maka masalah dan kebutuhan akan terlihat jelas. Dengan begitu, anggaran triliunan bisa dialokasikan untuk mengadakan apa yang kurang, tidak hanya pembelian gawai dan pengadaan jaringan internet, namun bisa pula mendukung transportasi untuk para guru kunjung. Juga, dukungan pada penyiapan infrastruktur sekolah dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. (Baca juga: Suarez Murka karena Merasa Dibohongi Barcelona)
tulis komentar anda