Sistem Zonasi Dinilai Tak Relevan dalam Penerimaan Siswa Baru, Ini Alasannya
Kamis, 30 Desember 2021 - 18:27 WIB
Penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi di Jawa Barat. Foto/Dok/SINDOnews
BANDUNG - Penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi dinilai tak relevan ditetapkan di Jawa Barat. Pemerintah mestinya menghilangkan sistem tersebut dan menggantinya menggunakan sistem prestasi.
Pemerhati pendidikan dari Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) Rusdoyo Punsu mengatakan, sistem penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi telah berjalan selama empat tahun. Namun tidak ada hasil signifikan dari penggunaan sistem tersebut.
"Hasilnya juga tidak terlihat, kurang efektif. Mestinya sistem PPDB ini ditiadakan dan diganti menggunakan sistem prestasi," jelas dia pada acara FGD Suara Rakyat Pemerhati Pendidikan di Aula SMK Nasional, Jalan Sadang Serang, Kota Bandung, Kamis (30/12/2021).
Menurut dia, selama empat tahun sistem donasi ditetapkan telah banyak mencurigakan banyak pihak. Terutama daerah yang belum memiliki jumlah sekolah yang memadai. Seperti di wilayah Bandung timur perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
"Zonasi PPDB banyak merugikan. Sebelum zonasi ditetapkan, mestinya sipkan dulu sekolahnya. Baru tetapkan zonasi. Karena banyak sekolah tapi penduduk minim. Sementara banyak penduduk tapi tidak ada sekolahnya," kata dia.
Tak hanya persoalan zonasi, banyak persoalan pendidikan lainnya yang mesti mendapat perhatian serius. Belum lagi persoalan kurikulum yang implementasinya tidak sesuai harapan.
Semantara itu, pelaksana kegiatan FGD Sri Wulandari Retno mengatakan, mestinya pemerintah membuat sistem PPDB yang berkeadilan. Ada kesempatan yang sama antara sekolah negeri dan swasta. Sehingga tidak setelah siswa yang masuk swasta adalah siswa dari sekolah negeri.
"Melalui FGD ini, kami mengumpulkan suara semua elemen, sehingga bisa menjembatani kebutuhan pendidikan. Masyarakat kebutuhan apa, industri seperti apa, pemerintah, dan lainnya," jelas dia.
Pada acara tersbeut, hadir beberapa pemerhati pendidikan seperti Ahmad Nashir Budiman, Suyato Kusumargono, Suparno Satira, Irwan S. Indrapradja, Rusdoyo Punsu, dan lainnya.
Pemerhati pendidikan dari Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) Rusdoyo Punsu mengatakan, sistem penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi telah berjalan selama empat tahun. Namun tidak ada hasil signifikan dari penggunaan sistem tersebut.
"Hasilnya juga tidak terlihat, kurang efektif. Mestinya sistem PPDB ini ditiadakan dan diganti menggunakan sistem prestasi," jelas dia pada acara FGD Suara Rakyat Pemerhati Pendidikan di Aula SMK Nasional, Jalan Sadang Serang, Kota Bandung, Kamis (30/12/2021).
Menurut dia, selama empat tahun sistem donasi ditetapkan telah banyak mencurigakan banyak pihak. Terutama daerah yang belum memiliki jumlah sekolah yang memadai. Seperti di wilayah Bandung timur perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
"Zonasi PPDB banyak merugikan. Sebelum zonasi ditetapkan, mestinya sipkan dulu sekolahnya. Baru tetapkan zonasi. Karena banyak sekolah tapi penduduk minim. Sementara banyak penduduk tapi tidak ada sekolahnya," kata dia.
Tak hanya persoalan zonasi, banyak persoalan pendidikan lainnya yang mesti mendapat perhatian serius. Belum lagi persoalan kurikulum yang implementasinya tidak sesuai harapan.
Semantara itu, pelaksana kegiatan FGD Sri Wulandari Retno mengatakan, mestinya pemerintah membuat sistem PPDB yang berkeadilan. Ada kesempatan yang sama antara sekolah negeri dan swasta. Sehingga tidak setelah siswa yang masuk swasta adalah siswa dari sekolah negeri.
"Melalui FGD ini, kami mengumpulkan suara semua elemen, sehingga bisa menjembatani kebutuhan pendidikan. Masyarakat kebutuhan apa, industri seperti apa, pemerintah, dan lainnya," jelas dia.
Pada acara tersbeut, hadir beberapa pemerhati pendidikan seperti Ahmad Nashir Budiman, Suyato Kusumargono, Suparno Satira, Irwan S. Indrapradja, Rusdoyo Punsu, dan lainnya.
(mpw)
tulis komentar anda