FSGI: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dievaluasi Menyeluruh
loading...
Sejumlah siswa sekolah menengah pertama mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi klarifikasi Kemendikbudristek mengenai isu klaster Covid-19 di sekolah. Namun, FSGI juga mendorong adanya evaluasi mengenai pemberlakuan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara menyeluruh.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menyampaikan data yang beredar ke publik bukan menunjukkan klaster Covid-19 di sekolah. Tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19 dan akumulasi selama 14 bulan (sejak Juli 2020).
Data tersebut menurut Kemendikbudristek didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek. Namun menurutnya, penularan Covid-19 tersebut belum tentu terjadi di satuan pendidikan.
Sebab, satuan pendidikan yang melapor itu ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada yang belum.
Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, FSGI mendorong pemerintah daerah dan Kemendikbudristek segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi 118.000 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 yang telah menggelar PTM terbatas.
“Jika ada contoh baik dipublikasi dan jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah, maka hal tersebut dapat jadi pelajaran semua satuan pendidikan, baik yang sudah PTM maupun yang akan PTM,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).
Selain itu, FSGI juga mendorong pengawasan gugus tugas daerah dan Dinas terkait agar mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang gelar PTM. Sebab, ujarnya, FSGI mendapatkan laporan dari sejumlah Serikat Guru Indonesia (SEGI/SGI) daerah terjadi sejumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
Terutama 3 M, katanya, di antara masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.
Sebelumnya, Kemendikbudristek menyampaikan data yang beredar ke publik bukan menunjukkan klaster Covid-19 di sekolah. Tetapi data satuan pendidikan yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19 dan akumulasi selama 14 bulan (sejak Juli 2020).
Data tersebut menurut Kemendikbudristek didapatkan dari laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek. Namun menurutnya, penularan Covid-19 tersebut belum tentu terjadi di satuan pendidikan.
Sebab, satuan pendidikan yang melapor itu ada yang sudah melaksanakan PTM Terbatas dan ada yang belum.
Sekjen FSGI Heru Purnomo mengatakan, FSGI mendorong pemerintah daerah dan Kemendikbudristek segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi 118.000 sekolah di wilayah PPKM level 1-3 yang telah menggelar PTM terbatas.
“Jika ada contoh baik dipublikasi dan jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah, maka hal tersebut dapat jadi pelajaran semua satuan pendidikan, baik yang sudah PTM maupun yang akan PTM,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (27/9/2021).
Selain itu, FSGI juga mendorong pengawasan gugus tugas daerah dan Dinas terkait agar mengontrol penerapan 3M di satuan pendidikan yang gelar PTM. Sebab, ujarnya, FSGI mendapatkan laporan dari sejumlah Serikat Guru Indonesia (SEGI/SGI) daerah terjadi sejumlah pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
Terutama 3 M, katanya, di antara masker yang diletakan di dagu, masker yang digantungkan di leher, tempat cuci tangan yang tidak disertai air mengalir dan sabun, bahkan ada sebagian guru dan siswa tidak bermasker saat berada di lingkungan sekolah.
Lihat Juga :
