Kepala Perpusnas: Transformasi Perpustakaan Penting untuk Wujudkan Ekosistem Digital Nasional
Selasa, 29 Maret 2022 - 20:06 WIB
loading...
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando. Foto/Dok/Perpusnas.
A
A
A
JAKARTA - Perpustakaan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat literasi di tengah masyarakat yang akan berdampak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu juga memberikan akses atau ketersediaan bahan bacaan bagi masyarakat luas.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan, literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif.
"Maka dari itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi Revolusi Industri 4.0," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 melalui siaran pers, Selasa (29/2/2022).
Baca: Madrasah Hilang dalam Draf RUU Sisdiknas Dinilai Diskriminasi Dunia Pendidikan
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, secara resmi membuka Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 yang dihelat Selasa, 29 Maret 2022 di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta.
Maka dari itu, perpustakaan harus membuka peluang untuk bersinergi dengan perubahan. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk memiliki pembangunan kapasitas, rancangan dan interaktivitas, serta perubahan pola pikir.
Konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens harus dilakukan sehingga sinergi antara pusat maupun daerah, agar ekosistem digital dapat segera diwujudkan.
Baca juga: Madrasah Lenyap dari Draf RUU Sisdiknas, Gus Muhaimin: Negara Tak Boleh Kebiri Jasa Ulama
Menurutnya, transformasi perpustakaan diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga diharapkan mampu semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat.
"Kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global," urai Syarif Bando.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, perkembangan teknologi yang cepat di era Revolusi Industri 4.0 turut memengaruhi kehidupan manusia disegala aspek, termasuk aspek literasi. Penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual (internet of things) yang semakin hari semakin complicated dan smart.
"Di era Revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama (membaca, menulis dan matematika), tetapi juga memiliki literasi baru (new literacy) dapat pula disebut sebagai literasi inklusi sosial, yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia," ungkap dia.
Dengan sumber daya yang ada (kondisi perpustakaan saat ini), dan keterbatasan anggaran, Komisi X DPR RI selalu memberikan dorongan terhadap Perpusnas untuk menyusun program-program terobosan yang menjadi leading dalam peningkatan literasi (digital dan nondigital).
"Komisi X DPR menghimbau semua pihak untuk mendukung program literasi, mengingat program ini berkaitan dengan perubahan perilaku membaca. Dengan kata lain, literasi ini merupakan program yang membutuhkan kolaborasi dan sikap gotong royong dari semua pihak seperti pemda, komunitas literasi, dan masyarakat,” pungkasnya.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan, literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, berkeahlian, kreatif, dan inovatif.
"Maka dari itu, perlu terus dilakukan pengembangan kemampuan pekerja dan angkatan kerja dalam mengadopsi alat, proses, dan prosedur baru agar siap menghadapi Revolusi Industri 4.0," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 melalui siaran pers, Selasa (29/2/2022).
Baca: Madrasah Hilang dalam Draf RUU Sisdiknas Dinilai Diskriminasi Dunia Pendidikan
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, secara resmi membuka Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 yang dihelat Selasa, 29 Maret 2022 di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta.
Maka dari itu, perpustakaan harus membuka peluang untuk bersinergi dengan perubahan. Untuk itu, perpustakaan dituntut untuk memiliki pembangunan kapasitas, rancangan dan interaktivitas, serta perubahan pola pikir.
Konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens harus dilakukan sehingga sinergi antara pusat maupun daerah, agar ekosistem digital dapat segera diwujudkan.
Baca juga: Madrasah Lenyap dari Draf RUU Sisdiknas, Gus Muhaimin: Negara Tak Boleh Kebiri Jasa Ulama
Menurutnya, transformasi perpustakaan diperlukan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang merupakan upaya dalam menyiasati keterbatasan buku cetak terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), sehingga diharapkan mampu semakin memanfaatkan teknologi informasi dalam menjangkau masyarakat.
"Kalau kita cerdas maka bisa sejahtera. Kalau kita sehat dan sejahtera, maka NKRI bisa utuh selamanya. Kalau kita cerdas, sejahtera dan kuat, maka kita akan menjadi bagian dari percaturan global," urai Syarif Bando.
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, perkembangan teknologi yang cepat di era Revolusi Industri 4.0 turut memengaruhi kehidupan manusia disegala aspek, termasuk aspek literasi. Penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual (internet of things) yang semakin hari semakin complicated dan smart.
"Di era Revolusi industri 4.0, masyarakat dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama (membaca, menulis dan matematika), tetapi juga memiliki literasi baru (new literacy) dapat pula disebut sebagai literasi inklusi sosial, yang mencakup literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia," ungkap dia.
Dengan sumber daya yang ada (kondisi perpustakaan saat ini), dan keterbatasan anggaran, Komisi X DPR RI selalu memberikan dorongan terhadap Perpusnas untuk menyusun program-program terobosan yang menjadi leading dalam peningkatan literasi (digital dan nondigital).
"Komisi X DPR menghimbau semua pihak untuk mendukung program literasi, mengingat program ini berkaitan dengan perubahan perilaku membaca. Dengan kata lain, literasi ini merupakan program yang membutuhkan kolaborasi dan sikap gotong royong dari semua pihak seperti pemda, komunitas literasi, dan masyarakat,” pungkasnya.
(nz)
Lihat Juga :
