Pakar dari UI, ITB, USU, dan Uhamka Respons Polemik Pelabelan Bisfenol A
Jum'at, 02 Desember 2022 - 18:32 WIB
loading...
Kebijakan pelabelan Bisfenol A (BPA) yang hanya diterapkan terhadap galon guna ulang mendapat respons dari sejumlah pakar. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pakar lintas universitas dan lintas keilmuan terdiri dari pakar kesehatan, polimer, persaingan usaha, dan kebijakan publik sepakat menyuarakan bahwa kebijakan pelabelan Bisfenol A (BPA) yang hanya diterapkan terhadap galon guna ulang dinilai kurang tepat.
Dr. Hermawan Saputra, SKM, MARS., CICS, yang merupakan Pakar Kesehatan Masyarakat UHAMKA mengatakan, labelisasi BPA itu menjadi suatu keharusan kalau memang sudah ada evidence based-nya atau ada bukti bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang itu sudah mengganggu aspek kesehatan.
Baca juga: 10 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar Kerja di Perusahaan BUMN Terbaik dengan Gaji Besar
“Kalau belum ada bukti, seharusnya BPOM tidak perlu membuat panik masyarakat dengan adanya kebijakan yang bisa pro bisa kontra, dan bisa jadi akan mengganggu iklim persaingan usaha dan membuat kegamangan masyarakat itu sendiri,” ujar Dr. Hermawan dalam diskusi “Polemik Pelabelan BPA AMDK Galon” di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini juga menjelaskan, para ahli yang membuat kemasan galon guna ulang itu juga pasti sudah sangat memahami soal keamanan kemasan polikarbonat yang berbahan BPA itu, sehingga mereka merekomendasikannya untuk digunakan sebagai kemasan AMDK.
Karenanya, dia meminta agar ketika berbicara mengenai dampak terhadap kesehatan masyarakat, jangan sampai itu dipakai hanya untuk menentukan sikapnya sendiri. “Karena, masyarakat itu asimetris informasi, orang yang tidak paham utuh tentang apa yang dikonsumsi tapi mereka membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh keseharian yang menjadi bahan pokok,” tukasnya.
Baca juga: 5 Jurusan Kuliah yang Cocok Bagi Penyuka Fisika, Ada Pilihanmu?
Dia menegaskan dalam Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, itu sudah diatur mengenai batas maksimal migrasi senyawa tertentu yang terkandung dalam pengemasan kepada substansi atau materi bahan pangannya.
Tetapi kalau misalnya selama ini riset itu kurang dan bahkan tidak ada dampak yang serius yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, Hermawan tidak setuju jika hal itu kemudian muncul menjadi persoalan.
Dr. Hermawan Saputra, SKM, MARS., CICS, yang merupakan Pakar Kesehatan Masyarakat UHAMKA mengatakan, labelisasi BPA itu menjadi suatu keharusan kalau memang sudah ada evidence based-nya atau ada bukti bahwa air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang itu sudah mengganggu aspek kesehatan.
Baca juga: 10 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar Kerja di Perusahaan BUMN Terbaik dengan Gaji Besar
“Kalau belum ada bukti, seharusnya BPOM tidak perlu membuat panik masyarakat dengan adanya kebijakan yang bisa pro bisa kontra, dan bisa jadi akan mengganggu iklim persaingan usaha dan membuat kegamangan masyarakat itu sendiri,” ujar Dr. Hermawan dalam diskusi “Polemik Pelabelan BPA AMDK Galon” di Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Ketua Terpilih Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini juga menjelaskan, para ahli yang membuat kemasan galon guna ulang itu juga pasti sudah sangat memahami soal keamanan kemasan polikarbonat yang berbahan BPA itu, sehingga mereka merekomendasikannya untuk digunakan sebagai kemasan AMDK.
Karenanya, dia meminta agar ketika berbicara mengenai dampak terhadap kesehatan masyarakat, jangan sampai itu dipakai hanya untuk menentukan sikapnya sendiri. “Karena, masyarakat itu asimetris informasi, orang yang tidak paham utuh tentang apa yang dikonsumsi tapi mereka membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh keseharian yang menjadi bahan pokok,” tukasnya.
Baca juga: 5 Jurusan Kuliah yang Cocok Bagi Penyuka Fisika, Ada Pilihanmu?
Dia menegaskan dalam Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, itu sudah diatur mengenai batas maksimal migrasi senyawa tertentu yang terkandung dalam pengemasan kepada substansi atau materi bahan pangannya.
Tetapi kalau misalnya selama ini riset itu kurang dan bahkan tidak ada dampak yang serius yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan, Hermawan tidak setuju jika hal itu kemudian muncul menjadi persoalan.
Lihat Juga :
